in ,

Bawaslu Jateng: 5 Parpol Ajukan Permohonan Sengketa Hasil Pemilu 2024 di MK

Sosialisasi Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu 2024 oleh Bawaslu Jateng di Hotel Harris, Selasa (2/4/2024).

HALO SEMARANG – Proses gugatan sengketa dari pemohon terkait penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU RI dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) masih dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui, MK telah menerima gugatan dari pemohon peserta Pemilu 2024 baik untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Legislatif (Pileg).

Gugatan sengketa hasil Pileg, mulai dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di sejumlah daerah. Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri, Bawaslu Jawa Tengah mencatat ada sebanyak lima partai politik (Parpol) yang mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK.

“Jumlah parpol tersebut, berdasarkan pada website MK yang sudah meregister bahwa di Jateng ada 5 parpol yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu 2024. Namun, tentu pendetailan locus yang diajukan perselisihan itu, terkait dengan gugatannya apa, dapil mana kita juga masih menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi,” kata Komisioner Bawaslu Jateng, Rofiuddin, usai acara sosialisasi Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu 2024 di Hotel Harris Semarang, Selasa (2/4/2024).

“Hari ini (Selasa, 2/4-red) kalau kita lihat dalam tahapan proses perbaikan permohonan dari pemohon, pada tanggal 23 April 2024 mendatang nantinya akan teregister, dimana saja lokus-lokus parpol tersebut mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu, anggota DPRD untuk provinsi mana, dapil mana saja, maupun anggota DPR RI,”jelasnya.

Adapun 5 parpol yang mengajukan perselisihanan hasil pemilu yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Kalau untuk lokus dan sebagainya kita masih menunggu dari MK, nanti kan MK sampaikan pemberitahuan permohonan tersebut ke Bawaslu. Dan yang pasti Bawaslu sudah siap untuk menyampaikan keterangan, karena posisi Bawaslu dalam sidang sebagai pemberi keterangan/penjelasan selama proses pemilu, seperti data di semua TPS, hasil mulai di kecamatan, seluruh kabupaten/kota, sampai di tingkat provinsi sudah kita rapikan seluruhnya, data pencegahan oleh bawaslu pengawasan dari semua pengawas pemilu, sekaligus juga data pencegahannya dalam bentuk hard copy-nya pun kita siap, dan secara prinsip Bawaslu siap menyampaikan pemberian keterangan di sidang MK. Sedangkan untuk terkait pokok gugatan permohonan perselisihan hasil pemilu kami masih menunggu pemberitahuan secara resmi dari MK,” pungkasnya. (HS-06)

 

Gelar Buka Puasa Bersama, Ini Harapan Kapolres Kendal

Tok !! Masa Jabatan Kades 8 Tahun Dikabulkan, Ini Tanggapan Ketua Paguyuban Kades di Kendal