Bawaslu di Jateng Siapkan Keterangan Hadapi Sidang MK

Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Fajar Saka.

 

HALO SEMARANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menyatakan ada dua kabupaten di wilayahnya yang ada proses permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati tahun 2020 di Mahkamah Konsitusi (MK).

Dua permohonan yang diajukan ke MK itu adalah di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Purworejo. Di Rembang, permohonan diajukan oleh pasangan calon bupati-wakil bupati Harno-Bayu Andriyanto. Adapun permohonan perselisihan hasil di Kabupaten Purworejo diajukan pasangan calon bupati-wakil bupati Kuswanto-Kusnomo. Selaku termohon dalam perselisihan hasil pemilihan bupati adalah KPU di Rembang dan Purworejo.

Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Fajar Saka menyatakan, Bawaslu bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati terkait dengan permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah.

Bawaslu akan menyampaikan keterangan di proses persidangan di MK. Saat ini, Bawaslu Rembang dan Bawaslu Purworejo masih dalam tahap finalisasi pembuatan keterangan yang akan disampaikan ke sidang MK.

Fajar yang juga selaku Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini menambahkan, keterangan yang disiapkan pengawas sangat serius. Sebab, keterangan Bawaslu akan dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim di MK.

Fajar menyatakan Bawaslu akan menyampaikan keterangan di sidang MK sesuai dengan data dan fakta yang ada. Data tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.

“Keterangan Bawaslu tidak mengandung opini yang subyektif tapi fakta dan data yang sesuai dengan objektifitas,” katanya, seperti dalam rilis yang diterima halosemarang.id.

Sebelumnya, Kota Magelang juga ada permohonan perselisihan hasil pemilihan wali kota tahun 2020 di MK. Namun, belakangan pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan atau menarik kembali berkas permohonan dengan surat bertanggal 22 Desember 2020.

Dengan demikian, di Jawa Tengah hanya ada dua permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2020, yakni di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Purworejo.

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan mulai 26 hingga 29 Januari 2021. Adapun proses pemeriksaan persidangan dijadwalkan mulai 1 hingga 11 Pebruari 2021.

Pemeriksaan persidangan tersebut terdiri dari beberapa agenda persidangan, seperti jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu serta pemeriksaan dan pengesahan alat bukti.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.