in

Bawaslu Blora Gelar Rapat Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu 2024

Rapat Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora, Jalan Reksodiputro No 24, Kelurahan Mlangsen, Blora, Minggu (31/3/2024). (Foto : blorakab.go.id)

 

HALO BLORA – Badan Pengawas Pemilihan Umum  (Bawaslu) Kabupaten Blora, mengadakan “Rapat Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum”.

Rapat dilaksanakan di Aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora, Jalan Reksodiputro No 24, Kelurahan Mlangsen, Blora, Minggu (31/3/2024).

“Alhamdulillah, sore hari ini kembali bisa bertemu, bertatap muka untuk mendiskusikan berkaitan dengan Pemilu 2024, yang kita ketahui bersama saat ini sedang menuju tahapan akhir,” kata Ketua Bawaslu Blora Andyka Fuad Ibrahim, dalam pengantarnya.

Menurut Andyka, saat ini sebenarnya tahapan-tahapan Pemilu belum akhir.

“Masih ada tahapan permohonan sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, saat ini sedang berproses untuk pasangan calon presiden yang keberatan hasil rekapitulasi nasional yang telah ditetapkan dan dibacakan oleh KPU RI,” bebernya, seperti dirilis semarangkab.go.id.

Berikutnya, juga ada permohonan sengketa pemilihan umum untuk calon legislatif.

“Dalam hal ini peserta Pemilu 2024 dari partai politik, namun hingga saat ini, masih menunggu, apakah diregister oleh Mahkamah Konstitusi atau tidak,” terangnya.

Maka, pada kesempatan tersebut mendiskusikan persiapan pengawasan penetapan perolehan kursi dan penetapan hasil pemilihan umum 2024.

“Di dalam hari-hari ini, karena ada pengajuan perselisihan hasil Pemilu 2024, tentu KPU Kabupaten Blora sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan perolehan jumlah kursi sekaligus penetapan calon terpilih ini belum bisa melaksanakan,” jelas Andyka.

Dikemukakan, dari hasil diskusi Bawaslu dan KPU Blora, dan juga secara jadwal, dimungkinkan jika tidak ada sengketa hasil Pemilu berkaitan legislatif Kabupaten Blora, mungkin setelah Idulfitri 1445 Hijriah.

“Kalau tidak ada berarti prosesnya lancar-lancar saja, tidak ada yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Andyka menambahkan, penting bagi Bawaslu untuk memastikan dalam penetapan, KPU melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Termasuk ketika di dalam dinamika Pemilu ini ada beberapa yang mengundurkan diri sebagai calon legislatif,” ucap Andyka.

Karena di Pemilu 2024 ini, menurut UUD 1945 adalah proporsional terbuka, sehingga ketika ada mekanisme-mekanisme lain, tentu juga harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor VII tahun 2017 yang mengatur Pemilihan Umum.

Pada rapat itu Divisi Teknis KPU Kabupaten Blora, Ahmad Solikin membeberkan seputar penetapan kursi dan calon terpilih.

Ahmad Solikin menyebut KPU Kabupaten Blora melakukan penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten dan Penetapan Calon terpilih, melalui rapat pleno terbuka.

Rapat pleno dihadiri oleh Bawaslu Blora dan pengurus partai politik tingkat kabupaten. (HS-08)

Bupati Purbalingga Prediksi Arus Mudik Lebih Padat Tahun ini

Bupati Blora Sebut Jalan Brabowan-Giyanti Bakal Dibangun Bertahap