Bawaslu Berharap Tak Ada Kampanye Terselubung di Tengah Wabah Covid-19

Koordinator Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Rofiuddin.

 

HALO SEMARANG – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mendesak kepada semua pihak agar tidak melakukan kampanye terselubung di tengah wabah Covid 19.

Koordinator Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Rofiuddin menegaskan, pihaknya menilai bahwa semua pihak harus bersama-sama memerangi dan mencegah penyebaran Covid-19. Berbagai pihak juga bisa memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang memang perlu dibantu.

Namun, Bawaslu Jawa Tengah mendesak agar pemberian bantuan itu tak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan maupun popularitas dalam Pilkada 2020.

“Apalagi jika pemberian bantuan tersebut bersumber dari anggaran negara ataupun dana publik lainnya,” katanya, Selasa (28/4/2020).

“Bantuan tersebut jangan dimanfaatkan kampanye terselubung dengan cara menempeli bantuan-bantuan itu dengan gambar atau stiker bergambar bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Ataupun bantuan tersebut diselipi pesan-pesan tertentu yang arahnya untuk kepentingan politik,” katanya.

Sudah seharusnya, kata Rofiuddin, bantuan tersebut diniatkan untuk mengedepankan pelayanan dan membantu masyarakat. Bukan untuk kepentingan pencitraan dan popularitas.

“Sangat tidak etis jika adanya musibah Covid-19 dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Bawaslu di Jawa Tengah akan terus melakukan pengawasan terhadap proses Pilkada 2020,” tambah dia.

Hingga kini, proses Pilkada 2020 yang ditunda hanya empat tahapan. Di luar itu, hingga kini tahapan atau penundaan Pilkada 2020 belum diputuskan secara resmi.

“Rapat terakhir di DPR menyimpulkan bahwa Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020,” ujarnya.

Bawaslu Jawa Tengah menegaskan jika dalam pengawasan itu ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka akan segera diusut dan ditangani. Proses penanganan akan berlangsung sesuai dengan ketentuan.

“Jika temuan itu memenuhi unsur pidana maka akan diproses pidana pemilu,” katanya.

Jika temuan itu mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya maka Bawaslu akan meneruskan itu ke instansi yang berwenang. Pasal 30 huruf e: UU 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Bawaslu adalah meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi berwenang.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.