in

Batal Berangkat, Calon Jemaah Haji Dapat Minta Pengembalian Dana

Sumber: Humas Kemenag

 

HALO SEMARANG – Calon jemaah haji yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan batal berangkat tahun ini, dipersilakan meminta kembali dana yang telah disetorkan.

Pengembalian setoran tersebut, juga telah tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

Hal itu disampaikan Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Sesditjen PHU) Ramadan Harisman, berkaitan dengan pembatalan pemberangkatan haji, yang sebelumnya sudah disampaikan Menteri Agama (Kemenag) Yaqut Cholil Qoumas, beberapa waktu lalu.

“Calon jemaah haji yang batal berangkat tahun ini, dan sudah melunasi Bipih, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan,” kata dia, seperti dirilis Setkab.go.id, Minggu (06/06).

Ramadan menambahkan, pengembalian setoran tersebut tidak menghilangkan status sebagai calon jemaah haji. “Meski diambil setoran pelunasannya, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1443 H/2022 M,” ujarnya.

Namun demikian, untuk dapat memperoleh kembali dana tersebut, calon jamaah haji harus memenuhi sejumlah syarat, berdasarkan ketentuan KMA 660/2021.

Syarat pertama, tentu saja calon jemaah haji harus mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih, secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kankemenag Kab/Kota), tempat mendaftar haji.

Dalam pengajuan permohonan tersebut, calon jemaah haji harus melampirkan bukti asli setoran lunas Bipih, yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih.

Selain itu juga harus menyertakan fotokopi buku tabungan yang masih aktif, atas nama calon jemaah haji dan memperlihatkan aslinya. Syarat lain yang harus dilampirkan adalah fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

Permohonan tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi (Kasi), yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag kabupaten dan kota.

Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih, pada aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten atau Kota, juga harus mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, menerima surat pengajuan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi Siskohat.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.

BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi Siskohat.

Jemaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening yang telah diajukan pada tahap pertama.

“Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” ujar Ramadan, seperti dirilis Setkab.go.id.

Adapun prosedur pengembalian setoran pelunasan Bipih Khusus berdasarkan ketentuan KMA 660/2021 adalah, calon jemaah haji harus mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih Khusus, secara tertulis kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tempat Jemaah Haji.

Dokumen yang perlu disertakan dalam permohonan tersebut, adalah bukti asli setoran lunas Bipih Khusus yang dikeluarkan BPS Bipih Khusus; nomor rekening atas nama Jemaah Haji; dan nomor telepon calon jemaah haji.

Direktur Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen pengajuan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih Khusus.

Direktur PIHK mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih Khusus secara tertulis dan dikirim secara elektronik kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi setelah hasil verifikasi dan validasi dokumen dinyatakan lengkap dan sah.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, setelah menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih Khusus dari Direktur PIHK, melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Bipih Khusus pada aplikasi Siskohat.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, kemudian mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih Khusus secara tertulis kepada BPKH c.q. Badan Pelaksana BPKH.

BPS Bipih Khusus setelah menerima SPM dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih Khusus ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan Bipih Khusus pada aplikasi Siskohat.

 

Seluruh tahapan pengembalian setoran lunas Bipih Khusus ini juga diperkirakan memerlukan waktu sekitar sembilan hari, yaitu 2 hari di PIHK, 3 hari di Ditjen PHU Kemenag, 2 hari di BPKH, dan 2 hari di BPS Bipih. (HS-08)

Share This

Ganip Warsito Minta Pemkab Pati Tingkatkan Disiplin Masyarakat hingga Tepat Tangani Pasien Covid-19

Pemberangkatan Haji 2021 Batal, GP Ansor Jateng Dorong Pemerintah Lakukan Dialog Multilateral