in

Bappeda: Pandemi, Angka Stunting di Kota Semarang Naik

Suasana Acara Rembug Stunting untuk mencegah dan menekan kasus stunting di Kota Semarang, baru-baru ini.

 

HALO SEMARANG – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang berupaya menurunkan angka stunting yang merupakan program prioritas nasional. Sebab pada masa pandemi Covid-19, angka stunting di Kota Semarang sendiri mengalami kenaikan.

Pada 2018, angka stunting di Kota Semarang berada pada angka 2,5 persen. Angka tersebut naik pada masa pandemi menjadi 2,57 persen pada 2019, atau sebanyak 2.759 anak dari total 107.071 anak.

Kemudian kasus stunting kembali mengalami kenaikan pada 2020 menjadi 3,13 persen atau sebanyak 3.143 persen dari total 100.446 anak.
Ada sebanyak 25 kelurahan yang menjadi lokus Pemerintah Kota Semarang mengenai kasus stunting.

Di antaranya, Polaman menjadi kelurahan terbanyak kasus stunting dan Semarang Utara menjadi kecamatan terbanyak kasus yang sama.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Semarang, Bunyamin mengatakan, pihaknya akan mengidentifikasi mengapa wilayah-wilayah tersebut terjadi kasus stunting, serta memetakan apa saja kebutuhan di setiap wilayah untuk penanganan kasus stunting.

“Tugasnya Bappeda mengomunikasikan semua pihak untuk bisa membantu, apa yang perlu ditambah semisal susu dan lain-lain. Perencanaan ke depan harus bagaimana, dinas mana saja yang perlu disupport anggaran untuk penanganan stunting,” jelas Bunyamin saat acara rembug stunting untuk mencegah dan menekan kasus stunting di Kota Semarang, baru-baru ini.

Menurutnya, penanganan stunting terus dilakukan secara bertahap. Setelah melakukan identifikasi di wilayah-wikayah yang memiliki kasus stunting, pihaknya bisa membuat perencanaan untuk anggaran perubahan 2021 dan anggaran 2022.

“Bappeda tugasnya memoderatori semua komponen supaya sinergi. OPD yang terlibat antara lain Dinkes, Disdalduk, DP2A, Disdik, yang menyangkut anak-anak di usia sekolah. Misal sanitasi, itu urusan Dinas Perkim (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang-red). Dalam rembug ini, kami juga libatkan Dinas Perkim,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan, persentase angka stunting memang kecil namun jumlahnya cukup besar.

“Kami akan mengklaster wilayah-wilayah. Ada 25 kelurahan yang banyak masalah stuntingnya. Kami akan bedah, akan dilihat kenapa terjadi stunting. Kemudian, ada penanganan khusus,” terangnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang juga tidak hanya fokus terhadap penanganan stunting, melainkan juga pernikahan dini. Pasalnya, pernikahan dini juga menjadi bagian dari faktor penyebab stunting.

Pemerintah Kota Semarang juga tetap menjalankan program di luar 25 kelurahan tersebut untuk mencegah tidak timbul stunting.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Moh Abdul Hakam menguraikan, ada delapan program inovasi Dinkes untuk menekan angka stunting dam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Menurutnya, stunting adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama.

Penanganan stunting tidak cukup hanya bayi yang lahir saja, melainkan mulai dari mempersiapkan calon agar siap mengasuh anak dengan baik melalui program Tugu Muda (cantik, bugar, produktif menuju keluarga idaman).

“Dari sebelum menikah ada kelas calon pengantin supaya kalau sudah berkeluarga, istri hamil, melahirkan, pola asuh sudah dimengerti,” ujar Hakam.

Menurut Hakam, 1.000 hari sejak kelahiran anak harus diperhatikan agar tidak terjadi kasus stunting. Apalagi, bagi pasangan suami istri yang bekerja harus memastikan pengasuh di rumah dikontrol ketat dan memahami pola asuh.(HS)

Belum Diketahui Sebabnya, Pria Meninggal Dunia Di Rumah Kosong

Pansus Revisi RPJMD: Jateng Terlalu Pesimistis