in

Bapenda Optimalkan Potensi Pendapatan Pajak di Mall

 

Kabid Pajak Daerah II Bapenda kota Semarang, Elly Asmara, saat diwawancarai awak media, belum lama ini.

 

 

HALO SEMARANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang tengah mengoptimalkan potensi pajak daerah yang ada di mall Kota Semarang hingga akhir tahun 2021. Hal ini dilakukan karena sektor perekonomian mulai tumbuh seiring masuknya Semarang di PPKM Level satu.

Kepala Bidang (Kabid) Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang, Elly Asmara mengatakan, pembinaan kepada wajib pajak di masa penerapan PPKM Level satu akan digiatkan kembali setelah puncak pandemi kemarin.

“Kita tingkatkan pengawasannya, tiga bulan mulai Oktober kemarin kita maksimalkan potensi penerimaan pajaknya. Bahkan, kemarin kita lakukan penyegelan kepada tenant atau resto yang ada di mall,” katanya, Selasa (16/11/2021).

Sektor pajak yang bisa dimaksimalkan, kata dia, adalah restoran di mall, reklame penanda toko yang ada di indoor mall, parkir mall, dan lainnya. Belum lama ini, lanjut dia, bahkan ada 15 objek pajak yakni resto yang terpaksa diberi penanda tidak taat membayar pajak, karena telat atau belum melakukan pembayaran pajak.

“Sudah ada sebanyak 15 restoran yang kita beri penanda yang tidak membayar pajak. Jadi kita sengaja kumpulkan pengelola mall agar bisa memberikan informasi lebih cepat terkait kewajibannya membayar pajak,” ujarnya.

Dari segi capaian sektor pajak yang ada di mall, kata dia memang masih sangat kecil. Misalnya pajak restoran sampai 5 November lalu, realisasinya masih diangka Rp 103 miliar atau 42 persen. Sementara pajak reklame baru Rp 21 miliar atau 47 persen. Pajak hiburan realisasinya masih Rp 6 miliar atau 10 persen. Sementara pajak parkir mall masih Rp 19 miliar atau 18 persen.

“Sektor ini harus dimaksimalkan, sehingga bisa meningkatkan pendapatan Pemkot Semarang,”jelasnya.

Kedepan pihaknya akan menggandeng Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Semarang, untuk membantu mengoptimalkan pajak daerah di mall. Rencana kerjasama ini dilakukan dengan sistem kerjasama, lantaran tindakan penempelan stiker di tenant yang ada di mall ini dilakukan evaluasi.

“Kita evaluasi cara kemarin, dengan lebih mengutamakan komunikasi dengan asosiasi. Sehingga asosiasi bisa meneruskan informasi terkait pajak ke tenant, jadi hasilnya akan lebih optimal, pengunjung pun tetap nyaman ketika berbelanja,”papar dia.

Sementara itu, Legal Leasing Mall Ciputra, Dicky Yulianto mengakui jika sebelumnya Bapenda langsung melakukan penindakan kepada tenant. Kedepan pihaknya berharap agar ada komunikasi, sehingga pelaksanaan sosialisasi pembayaran wajib pajak bisa dibantu oleh pengelola mall. (HS-07)

Share This

Satpam Rokok Camel di Solo Ditemukan Meninggal Dunia, Uang Ratusan Juta Raib

Dosen USM Didorong Kuasai Business Intelligence