Banyak Petugas Pilkada Terpapar Covid-19, Ketua MPR RI Minta Pemda Tegas Terapkan Protokol Kesehatan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

 

HALO SEMARANG – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengingatkan semua pemerintah daerah (Pemda) untuk tegas menegakkan protokol kesehatan. Hal ini menyusul banyaknya petugas penyelenggara Pilkada yang terpapar Covid-19.

“Persiapan Pilkada Serentak 2020 mulai mengkhawatirkan. Karena dari rangkaian kegiatan itu telah terdeteksi banyak kasus Covid-19. Sabtu (5/9) kemarin, dilaporkan bahwa tidak kurang dari 69 petugas Bawaslu Boyolali terkonfirmasi positif Covid-19. Bahkan beberapa bakal pasangan calon di sejumlah daerah pun dilaporkan terpapar Covid-19,” ujarnya di Jakarta, Senin (7/9/2020).

Bambang Soesatyo menuturkan, pelanggaran protokol kesehatan terlihat nyata dalam kegiatan pendaftaran peserta Pilkada di KPU. Di beberapa daerah, kegiatan pendaftaran masih melibatkan banyak orang dan mengabaikan protokol kesehatan.

“Ketika protokol kesehatan nyata-nyata dilanggar, harusnya KPUD dan Bawaslu jangan segan-segan meminta bantuan dari satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga ketertiban. Termasuk meminta bantuan dari prajurit TNI-Polri yang ditugaskan menegakkan protokol kesehatan di ruang publik,’’ ujarnya.

Kecenderungan pelanggaran protokol kesehatan, lanjutnya, akan lebih besar saat masuk ke tahapan kampanye Pilkada yang berlangsung selama 71 hari. Masa kampanye sendiri terhitung mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020.

“Karenanya, para calon harus mampu mengendalikan massa pendukung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus berani membatasi jumlah orang dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan persiapan Pilkada,” paparnya.

Pilkada serentak 2020 digelar di 270 daerah pemilihan. Terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang terletak di 32 provinsi.

Bambang menambahkan kalau setiap pasangan calon gagal mengendalikan kegiatan simpatisan dan massa pendukung, pelanggaran protokol kesehatan dikhawatirkan marak terjadi.

“Untuk meminimalisir potensi penularan Covid-19 di periode kampanye Pilkada, semua pemerintah daerah harus tegas menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan. Begitupula para calon harus mampu mengendalikan pendukungnya. Jika tidak, kegiatan Pilkada justru bisa memicu lonjakan kasus Covid-19 di semua daerah pemilihan,’’ujarnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.