Banyak Pengusaha Makanan di Batang Gunakan Bahan Berbahaya

Acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pemkab Batang dan BPOM Semarang, di ruang Abirawa Kantor Bupati Batang. (Foto : Batangkab.go.id)

 

HALO BATANG – Tidak sedikit pelaku usaha makanan dan minuman di Kabupaten Batang, yang masih menggunakan bahan-bahan obat untuk campuran makanan atau obat berbahaya.

“Ada mental-mental masyarakat, yang masih melanggengkan warisan, dengan menganggap bahan makanan tidak berbahaya, tetapi menurut ilmu kesehatan berbahaya untuk masa depan kesehatan masyarakat,” kata Bupati Batang Wihaji, dalam acara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, tentang Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan, seperti dirilis Batangkab.go.id, Jumat (11/12).

Penandatangaan MoU tersebut, berlangsung di ruang Abirawa Kantor Bupati, Kabupaten Batang, belum lama.

“BPOM tidak bisa berkerja sendirian, maka harus ada kerja sama dalam pengawasan obat dan makanan,” kata Wihaji.

Lanjut Wihaji, banyak warga Batang yang berusaha di bidang makanan dan obat, sehingga butuh edukasi agar produknya aman dikonsumsi oleh masyarakat sesuai regulasi.

“Saya minta Dinas terkait, untuk support pelaku para usaha, agar produknya aman sesuai dengan regulasi. Hal ini untuk melindungi konsumen,” ungkapnya.

Langkah Konkret

Sementara itu, Kepala BPOM Semarang I Gusti Ayu Adhi Aryapatni menuturkan, langkah konkret kerja sama ini akan lebih detail dengan Dinas terkait.

“Kita akan bentuk tim koordinasi pembinaan pengawsan tingkat daerah yang terdiri dari  DisperindagKop, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan ketahanaan pangan yang berkolaborasi dalam melakukan pengawasan sesuai Inpres No 3 tahun 2017,” katanya.

Tidak hanya itu, melalui kerjasama ini Pemda bisa melakukan pengawasan secara mandiri dan BPOM membantu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.

Secara operasionalnya sudah dilakukan untuk pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

“Secara aturan kita tidak bisa langsung ke IRTP nya, kewenangan ada di Kabupaten seperti sertifikasinya, ijin edarnya yang akan dilakukan secara bersama-sama, BPOM hanya mengawasi dan rekomendasikan ke Dinkes untuk memberikaan sanksinya,” kata dia. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.