in

Banyak Kelonggaran, Bapenda Optimalkan Pendapatan Daerah

Sekretaris Bapenda Kota Semarang, Saryono, saat diwawancarai awak media.

 

HALO SEMARANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang akan mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah dari sektor pajak, setelah Pemerintah Kota Semarang memberikan sejumlah kelonggaran di masa PPKM level 2. Apalagi saat ini mulai dibukanya kembali operasional sejumlah tempat wisata, restoran, mal dan tempat hiburan.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Saryono menjelaskan, sampai Agustus 2020 lalu, realisasi pendapatan asli daerah masih berada di angka 55,33 persen.

Angka ini berasal dari berbagai sektor, di antaranya pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan lain-lain yang sah dan yang lainnya.

“Karena adanya PPKM beberapa waktu lalu, di mana sektor usaha sempat tutup kita lakukan revisi target pendapatan pada tahun ini sebesar 25 persen,” katanya, Selasa (14/9/2021).

Saryono menjelaskan, mulai dibukanya aktivitas tempat hiburan dan pariwisata, akan coba dimanfaatkan untuk menggenjot pendapatan. Selain dari bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, serta pajak bumi dan bangunan.

“Meski baru capai 55,33 persen. Bisa dibilang ini capaian yang bagus dibandingkan daerah lain, masih ada peluang karena beberapa aktivitas dan perekonomian mulai buka dan bisa didorong pendapatannya,” paparnya.

Kabid Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang, Elly Asmara menjelaskan, jika kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah masih dipegang oleh PBB yang angkanya mencapai 81 persen. Secara keseluruhan, kata dia, target pendapatan pada tahun ini mencapai Rp 5,5 triliun dan realisasinya Rp 2,69 triliun. “Pajak daerah targetnya Rp 1,9 triliun, realisasinya mencapai Rp 967 miliar atau 49 persen,” tambahnya.

Banyaknya pelonggaran dalam PPKM level 2 ini, kata dia, diharapkan kesadaran wajib pajak bisa meningkat untuk mendapatkan pajak. Apalagi upaya pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Kota Semarang sudah cukup besar. Elly menerangkan, pendapatan pajak dari resto, hotel, hiburan dan lainnya akan terus dimaksimalkan sampai akhir tahun 2021.

“Mice dari sektor perhotelan kan sudah mulai lagi ini akan kita maksimalkan, nah bioskop ini kontribusi pajaknya sebenarnya tinggi, namun sampai saat ini belum ada bioskop yang buka,” ujarnya.

Adanya penerapan PPKM yang sangat ketat sebelumnya, kata dia, membuat pendapatan daerah dari sektor parkir pun terdampak. Karena tempat parkir yang ada di mal, bandara, ataupun tempat wisata serta resto sempat tidak beroperasi.

“Pariwisata ini sifatnya linier ya, kalau mereka tutup otomatis pendapatan dari parkir juga berkurang,” pungkasnya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Susilo menerangkan, jika masih banyak pendapatan daerah yang bisa dimaksimalkan sampai akhir tahun 2021. Misalnya saja hotel, restoran, dan hiburan. Selain itu sektor PBB dan BPHTB bisa dimaksimalkan untuk mengejar pendapatan daerah dari target secara keseluruhan.

“Kalau tahun ini dibandingkan tahun lalu jauh, Agustus tahun lalu misalnya realisasi bisa mencapai 70 persen. Saat ini baru di angka 50 persenan. Namun memang karena kondisinya memang susah, terimbas PPKM,” katanya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Juan Rama Soemarmo menerangkan, jika capaian pendapatan daerah saat ini dianggap masih sangat wajar karena terpengaruh pandemi serta penerapan PPKM Darurat beberapa waktu lalu.

“Yang menjadi sorotan kita PBB ini kan realisasinya sudah 81 persen, pajak penerangan jalan mencapai 59 persen BPHTB sudah 41 persen nah ini yang harus dimaksimalkan dan perlu dioptimalkan,” pungkasnya.(HS)

Share This

Ganjar Apresiasi Vaksinasi Pedagang Mi dan Bakso, Begini Pesannya

Kondisi Wallece Costa Makin Membaik