in

Banyak Aduan Terkait Kebijakan Sekolah Lima Hari, Ini Tanggapan Fraksi PKB DPRD Kota Semarang

Para pengurus Forum Komunikasi Diniyyah Takmiliyyah (FKDT) Kota Semarang sedang menyampaikan aspirasi di Ruang Fraksi PKB DPRD Kota Semarang, Sabtu (16/7/2022).

HALO SEMARANG – Terbitnya Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor B/728/061.2/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022 berisi pengaturan jam pelajaran sekolah, menjadi polemik di masyarakat.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Semarang telah menerima aspirasi rakyat berupa penolakan terhadap terbitnya Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Semarang tersebut.

Dari rilis yang diterima halosemarang.id, aspirasi disampaikan para pengurus Forum Komunikasi Diniyyah Takmiliyah (FKDT) Kota Semarang ke kantor Fraksi PKB DPRD Kota Semarang, Sabtu (16/7/2022).

Enam orang pengurus FKDT Kota Semarang yang terdiri dari para ustaz yang datang menyampaikan keprihatinan mereka. Meski di hari libur kerja, seluruh anggota Fraksi PKB yaitu Sodri, Febri, Rohaini dan Juan Rama, hadir menemui para guru madrasah diniyyah di kantor. Bahkan Fraksi PKB menerima dan menyetujui seluruh aspirasi tersebut.

Menurut Ketua FKDT Gunungpati, M Arib, keprihatinan dan kekhawatiran atas moral anak-anak dan remaja di Kota Semarang di usia sekolah SD dan SMP tidak bisa mendapatkan pendidikan moral agama.

“Surat Edaran Dinas Pendidikan yang mengatur lima hari sekolah, sangat mengancam masa depan moral anak-anak kita. Sebab mereka akan pulang sekolah pada sore hari dan sudah lelah, sehingga tidak bisa mendapatkan pendidikan agama yang selama ini diperoleh di madrasah diniyah sore,” ujarnya.

Sementara Ketua FKDT Pedurungan, M Mukhlis menambahkan, sejak lima tahun lalu, sudah pernah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur sekolah lima hari.

“Sudah pernah ada, dan para ulama jelas menolaknya. Kini malah muncul lagi aturan begitu di Kota Semarang,” imbuh M Mukhlis.

Ketua FKDT Mijen, Nur Khozin juga mengungkapkan Surat Edaran Dinas Pendidikan mendasarkan pada Permendikbud tersebut dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara.

“Mestinya SE Kemenpan RB itu digunakan untuk mengatur disiplin kerja para Aparat Sipil Negara (ASN). Misal di sekolah, para guru ASN tinggal diatur tetap bekerja hingga sore hari, meski para murid telah pulang siang sesuai jam sekolah yang selama ini berlaku,” ungkapnya.

Nur Khozin juga menyebut, Surat Edaran tentang jam kerja ASN, mestinya digunakan untuk mengatur disiplin ASN. Bukan mengubah jam pelajaran sekolah.

“Toh, selama ini sudah biasa para guru pulang sore meski selesai mengajar siang hari. Sorenya mengerjakan tugas lain yang biasanya berhubungan dengan akreditasi sekolah. Yang penting murid jangan dikorbankan,” ujarnya.

Selain itu, Bendahara FKDT Kota Semarang, Ahmad Izzuddin mengaku, memang Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Semarang mencantumkan pilihan sekolah boleh masuk lima hari atau enam hari dalam seminggu.

Meski begitu, pada praktiknya, para kepala sekolah banyak meminta persetujuan para wali murid agar memilih sistem lima hari kerja. Jika hal itu diberlakukan, maka para murid akan pulang sore dari Senin hingga Jum’at.

“Fakta membuktikan, murid yang menjalani lima hari sekolah, tak punya lagi waktu mengaji dan belajar agama di madrasah diniyyah. Sehingga mereka sangat kurang mendapat pendidikan agama,” tandas Izzudin.

Sementara itu menanggapi apa yang disampaikan para pengurus FKDT, Ketua Fraksi PKB H Sodri menilai apa yang dikhawatirkan para pengurus FKDT benar adanya.

“Para murid SD dan SMP akan kehilangan kesempatan belajar agama di madarasah diniyyah maupun mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Bahkan dalam jangka panjang bisa menjauhkan anak dari masjid dan agama,” terangnya.

Hal itu tentu menurut Sodri mengkhawatirkan, sebab pemerintah selama ini belum pernah mampu memberikan pendidikan keagamaan sebagus Madrasah Diniyyah maupun TPQ.

“Kami semua satu pikiran dan perasaan dengan teman-teman FKDT. Kita semua prihatin atas nasib moral anak-anak kita jika tak mengaji dan belajar agama. Dalam lima tahun Madrasah Diniyyah dan TPQ bisa hilang jika aturan sekolah lima hari itu diberlakukan sekarang,” ungkapnya.

Senada disampaikan Anggota Fraksi PKB yang duduk di Komisi D DPRD Kota Semarang, M Rohaini. Ditegaskan, jika anak SD dan SMP sekolah lima hari alias belajar hingga sore, pulang sudah lelah. Waktu bermain berkurang, intensitas kedekatan dengan keluarga juga berkurang.

Selain itu, sambung dia, faktor ekonomi juga terpengaruh. Yakni, para orang tua yang biasanya memberi uang saku anaknya misal Rp 5 ribu, kini harus menambah menjadi misal Rp 10 karena anaknya pulang sekolah hingga sore dan butuh makan siang.

“Kita patur prihatin pada kondisi mental kejiwaan anak-anak juga. Waktu bermain berkurang. Pulang sekolah sudah kelelahan, dan interaksi dengan keluarga juga berkurang,” tandas Rohaini.(HS)

Sering Dikomplain Jamaah, Peningkatan Sarana Soundsystem MAJT Dianggarkan Sebesar Rp 2,4 Miliar

Perkebunan Jeruk Desa Tempellemahbang Blora Potensial Dikembangkan Jadi Tujuan Wisata