in

Bantuan Pelaku Usaha Pariwisata, Sandiaga : Ini Bentuk Keberpihakan Kami

Foto : Setkab.go.id

 

HALO SEMARANG – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), menggulirkan Bantuan Pemerintah bagi Usaha Pariwisata (BPUP) tahun 2021.

Program ini untuk menggairahkan kembali perekonomian dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

“Program ini merupakan bagian dari keberpihakan kami, untuk terus memberikan bantuan stimulus yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, agar tercipta lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Menparekraf/Kepala Baparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, seperti dirilis Setkab.go.id, Jumat (19/11).

BPUP merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada usaha pariwisata skala kecil dan menengah yang terdaftar pada Sistem Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi/BKPM tahun 2018-2020.

Bantuan ini diberikan kepada enam jenis usaha, yaitu agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, spa, hotel melati, homestay, dan penyediaan akomodasi lainnya.

Kemenparekraf mendorong para pelaku usaha pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19, untuk dapat memanfaatkan dan mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini.

“Kami apresiasi pelaku usaha pariwisata, yang telah mendaftar BPUP. Mari ajak teman-teman pelaku usaha yang belum mendaftar, namun memenuhi persyaratan, untuk segera mendaftarkan usahanya dalam Program BPUP 2021,” kata Sandiaga.

Berdasarkan informasi dari Kemenparekraf, pendaftaran penerima BPUP telah dibuka sejak tanggal 15 November dan akan ditutup pada tanggal 26 November 2021 pukul 23.59 WIB.

Para pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya melalui laman https://bpup.kemenparekraf.go.id/.

Adapun persyaratan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar, antara lain nomor Induk berusaha atau NIB (dapat dicek melalui laman pendaftaran); KTP penanggung jawab usaha (pemilik perusahaan); NPWP atas nama badan usaha; SPT Tahunan (satu tahun terakhir); Surat permohonan ke dinas kabupaten/kota yang membidangi pariwisata (format pada laman BPUP); Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) keabsahan data yang disampaikan dan ditandatangani materai Rp10.000; Akta pendirian; Anggaran Dasar Angaran Rumah Tangga (AD/ART) terbaru; serta Surat Kuasa penunjukan pengelolaan rekening. (HS-08)

Share This

Ajak Dubes Tinjau Persemaian Rumpin, Presiden : Indonesia Serius Tangani Perubahan Iklim

Libatkan 20 Personel Satuan Sabhara, SAR Polres Sragen Dukung Penanganan Bencana