in

Bangun Infrastruktur Strategis, Pemerintah Pusat dan Pemkot Pekalongan Sinkronkan Program

Foto : Pekalongankota.go.id

 

HALO PEKALONGAN – Tim Pemerintah Pusat melakukan peninjauan dan sinkronisasi sejumlah pembangunan infrastruktur strategis, yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), di Kota Pekalongan.

Dalam sejumlah infrastruktur yang akan dibangun secara multiyears tersebut, pendanaannya akan dibantu oleh Pemerintah Pusat, melalui sejumlah kementerian.

Adapun pembangunan infrastruktur tersebut, adalah pelabuhan onshore, penanganan banjir dan rob, pengembangan transit oriented development , SPAM Regional Petanglong, pembangunan rumah susun perkotaan, hingga pengembangan Pekalongan Baru.

Adapun tim dari Pemerintah Pusat, terdiri atas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid SE, ketika menerima kunjungan tim Pemerintah Pusat di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Kamis (9/9), mengungkapkan rasa syukur, karena audiensi Pemerintah Kota Pekalongan ke Kantor Kemenkomarvest beberapa waktu sebelumnya, langsung direspons positif.

“Alhamdulillah beberapa waktu lalu, kami yang audiensi ke Kantor Kemenkomarvest ditindaklanjuti oleh tim dari Pemerintah Pusat, dengan berkunjung ke Kota Pekalongan, unrtuk meninjau lokasi yang akan dibantu pembangunannya, termasuk pelabuhan onshore. Dari BBWS juga ada program penanggulangan banjir dan rob, bendung gerak, rusunawa, transit oriented development, dan sebagainya,” kata Wali Kota yang akrab disapa Aaf, seperti dirilis Pekalongankota.go.id.

Dia berharap, dengan koordinasi ini, penanganan permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks di Kota Pekalongan bisa segera terealisasi.

Sehingga,dengan keterbatasan anggaran daerah yang ada,bisa dibantu dicarikan solusi dengan koordinasi bersama Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jateng.

Pihaknya menjelaskan, untuk pembangunan infrastruktur strategis di Kota Pekalongan yang saat ini tengah digarap terlebih dahulu adalah penanganan banjir dan rob, yang dilakukan oleh Kementerisn PUPR, melalui Pusdataru dan BBWS Pemali Juana.

“Dengan keterbatasan APBD, kami terus berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk penanganan permasalahan di Kota Pekalongan. Mudah-mudahan nantinya pembangunan infrastruktur ini bisa membawa keberkahan bagi Kota Pekalongan. Yang sudah dikerjakan adalah penanganan banjir dan rob dari sisi tanggul yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Pusdataru dan BBWS. Selanjutnya ada program untuk mengembalikan sektor perikanan yaitu pembangunan Pelabuhan Onshore, dan disusul program-program pembangunan lainnya,semoga bisa segera terealisasi,” tegas Aaf.

Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air pada Kemenko Marves RI, Dr Rahman Hidayat, menjelaskan  tugas pokok dan fungsi Kemenkomarvest adalah menyinkronkan, mengkoordinasikan, serta mengendalikan beberapa program pembangunan infrastruktur yang ada.

Rahman menyebutkan,beberapa kegiatan koordinasi program pembangunan ini sudah dilakukan baik melalui rapat koordinasi, tinjauan langsung ke lapangan, hingga audiensi dengan Walikota dan pemangku kepentingan lainnya. Namun,dinamika di lapangan memungkinkan terjadi perkembangan pembangunan daerah.

“Misal ketika ingin mengatasi banjir rob di Kota Pekalongan yang masuk dalam major project janji Presiden dalam RPJMN, tetapi dalam waktu bersamaan,terkadang di sana sudah ada existing kegiatan ekonomi, PPNP ada di sana, galangan dok kapal yang terdampak langsung. Jadi sudah ada program, anggaran dan ada tahapan ingin eksekusi yang akan dibangun, misalnya terkait Pelabuhan Onshore yang saat ini masih berprogress.

Disampaikan Rahman, per tanggal 3 September telah dikeluarkan surat dari Menteri KKP yang mengalokasikan ruang lautnya. Akan tetapi, kompleksitas teknis hingga implementasi di lapangan harus diperhatikan agar jangan sampai penyelesaian permasalahan banjir rob terlaksana dengan anggaran multiyears dari Kementerian PUPR, tetapi dampak langsungnya juga harus diminimalisasi.

“Sehingga secara detail di lapangannya itu harus diselesaikan. Jangan sampai tanggul terbangun untuk mengatasi banjir dan robnya,tetapi pengembangan pelabuhan perikanan milik Pusat sudah ada di sini, kemudian perkembangan kebutuhan Rusunawa yang di awal koordinasi belum masuk,tetapi perkembangan audiensi antara Wali Kota dengan Deputi ini muncul. Oleh karena itu,hari ini  semua harus terintegrasikan untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan program-program yang ada dari Pemerintah Pusat dan menjadi prioritas Pemerintah Daerah setempat,”tandasnya. (HS-08)

Share This

Tetap Tenang Meski Belum Cemerlang

Realisasi Bulan Dana PMI tahun 2021 Lampaui Target