in

Bahas Draft Ranperda Pengelolaan Perikanan, Pemkab Cilacap Bersama FAO Gelar Konsultasi Publik Tahap Tiga

Konsultasi publik membahas draft Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan, digelar oleh Dinas Perikanan Cilacap, dengan fasilitas dari Proyek IFish, bekerja sama dengan FAO, KK), GEF, dengan tenaga ahli dari Undip, di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Senin (10/06/2026). (Foto : cilacapkab.go.id)

 

HALO CILACAP – Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap kembali menggelar konsultasi publik untuk pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan. Konsultasi publik yang ketiga ini merupakan tindaklanjut dari pembahasan di pertemuan sebelumnya.

Kegiatan ini difasilitasi melalui Proyek IFish, kerja sama Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau Food and Agriculture Organization (FAO), Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Fasilitas Lingkungan Global (Global Environment Facility / GEF), dengan tenaga ahli dari Universitas Diponegoro.

Kegiatan berlangsung di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Senin (10/06/2026) dihadiri dari berbagai stakeholder, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPDAS Serayu Opak Progo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, OPD di lingkungan Kabupaten Cilacap, pihak swasta, akademisi, dan perwakilan kelompok perikanan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Cilacap, Mohamad Wijaya saat membuka kegiatan menjelaskan, Kabupaten Cilacap memiliki potensi perikanan yang besar.

Dengan ekosistem perairan berupa sungai, rawa, laguna dan laut menjadikan Kabupaten Cilacap memiliki keanekaragaman hayati perairan yang tinggi.

“Sehingga diperlukan peraturan sebagai dasar untuk mengelola kegiatan para pelaku perikanan agar optimal, berkelanjutan dan mampu meningkatkan ekonomi lokal di Kabupaten Cilacap terutama melalui sektor perikanan,” kata dia, seperti dirilis cilacapkab.go.id.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap menyampaikan, kegiatan konsultasi publik hari ini merupakan kegiatan lanjutan dari konsultasi publik sebelumnya dan pertemuan koordinasi dengan stakeholder, baik pertemuan dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap, OPD terkait maupun dengan para kelompok pelaku perikanan dalam rangka penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

“Harapannya pada konsultasi publik hari ini bisa mendapatkan masukan dan saran yang lebih mengerucut serta dapat menjadi bahan perbaikan untuk Draft Rancangan Peraturan Daerah yang disusun,” ungkap Indarto.

Perwakilan Proyek IFish – FAO untuk Kabupaten Cilacap, Enggar Yulia Wardani, mengatakan Kabupaten Cilacap memiliki Sumber Daya Manusia yang lengkap di sektor perikanan.

Di wilayah ini terdapat nelayan, pembudi daya perikanan, pengolah, hingga kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas).

Rancangan Peraturan yang disusun ini, harapannya dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah peraturan, yang dapat mengakomodasi seluruh aspek dari kegiatan perikanan baik perikanan tangkap, budi daya, serta pengolahan dan pemasaran. Sehingga dapat tercipta harmonisasi antar stakeholder dan terselenggaranya pemanfaatan sumber daya perikanan yang lestari.

Selain itu, juga dapat berkontribusi memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap.

Sementara itu hadiir pula tim tenaga ahli dari Universitas Diponegoro. yang terdiri atas Ahli Perikanan dan Ahli Hukum, diketuai oleh Bambang Yulianto.

Dalam kesempatan itu, Bambang Yulianto menjelaskan saat ini draft rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan perikanan, dirancang untuk mengatur sektor perikanan, secara lengkap.

Dalam raperda tersebut terdapat ketentuan mengenai penyelenggaraan pengelolaan perikanan; konservasi sumber daya ikan; perizinan berusaha perikanan; kemitraan; serta perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan.

Selain itu ada pula pembatasan dan larangan; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; serta ketentuan penutup.

Draft ini disusun berdasarkan kondisi perikanan di Kabupaten Cilacap, survey lapang serta masukan dan saran dari para stakeholder. (HS-08).

Pj Bupati Cilacap Serap Aspirasi Pedagang Pasar Sidodadi

Jokowi Tinjau Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Bogor