in

Audiensi di DPRD, APTRI Blora dan PT GMM Bulog Siap Sesarengan Sejahterakan Petani Tebu

Foto bersama setelah audiensi Pengurus DPC APTRI Kabupaten Blora dan PT Gendhis Multi Manis Badan Urusan Logistik (GMM Bulog) Blora, dengan Komisi B DPRD Blora, di ruang rapat DPRD setempat, belum lama ini. (Foto : blorakab.go.id)

 

HALO BLORA – Komisi B DPRD Blora menerima audiensi Pengurus DPC Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora, terkait polemik harga tebu dan pola kemitraan dengan PT Gendhis Multi Manis Badan Urusan Logistik (GMM Bulog) Blora, di ruang rapat DPRD setempat, belum lama ini.

Hadir dari PT. GMM Blora, Direktur Operasional, Krisna Murtianto, Manajer Proses, Rahmad, Manajer Tanaman, Yudi Ardiansyah, Manajer SDM, Adam dan Humas, Sugito.

Sementara dari DPC APTRI Blora hadir pengurus, terdiri dari Ketua Umum, Sunoto, Sekretaris Anton Sudibyo dan Wakil Sekretaris Agus Joko Susilo, Bendahara, Wahyu dan Penasehat APTRI, Bambang Sulistya dan puluhan Ketua Bidang dan Koordinator Lapangan.

“Saya persilahkan kepada Ketua DPC APTRI Blora untuk menyampaikan materi audiensinya, unek – uneknya, berikutnya nanti biar ditanggapi oleh pihak PT. GMM Blora, sampaikan semuanya secara terbuka apa yang menjadi keresahan para petani tebu di Blora saat ini,” kata Ketua Komisi B DPRD Blora, Yuyus Waluyo, seperti dirilis blorakab.go.id, Rabu (25/5/2024).

Ketua DPC APTRI Blora Sunoto menekankan supaya pelaksanaan Forum Temu Kemitraan (FTK) yang bertempat di PTGMN Bulog agar dapat dintensifkan dan ditingkatkan kualitasnya untuk menyampaikan informasi, motivasi, solusi serta merumuskan dan memutuskan kebijakan harga tiap periode giling tebu.

“Kemitraan yang diwujudkan antara para petani tebu dengan pihak PT GMM Bulog harus dilandasi oleh prinsip prinsip kemitraan, yaitu saling memberi manfaat, saling melengkapi dan saling menguntungkan. Ono rembug pada dirembug,” tuturnya.

Sunoto meminta harga pembelian tebu petani terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan nilai rendemen tebu yang dihasilkan dan kebijakan Pemerintah tentang harga gula di pasaran.

Termasuk kesulitan petani tebu dalam memperoleh pupuk dan mendapatkan modal untuk usahatani tebu di masa yang akan datang harus mendapatkan solusi dan perhatian khusus baik dari pihak PT GMM Bulog maupun pihak Pemerintah Daerah.

“Saya apresiasi atas kehadiran Direktur Operasional PT. GMM Blora, yang mewakili Direktur Utama bersama jajaran, dan saya apresiasi juga atas kenaikan harga beli tebu petani, yang naik dua  kali dalam seminggu, dari Rp67.000/Kw berubah jadi Rp70.000/Kw tebu lokal dan tebu luar dari Blora Rp72.000/kw dan perubahan kedua menjadi Rp 72.000/kw lokal dan harga tebu luar dari Blora Rp 74.000/kw. Dari Rp 67.000/ke menjadi Rp 72.000/kw Sehingga perubahan harga tebu lokal menjadi Rp 5.000/kw,” kata Sunoto.

Sekretaris APTRI Blora, Anton Sudibyo menambahkan kerusakan mesin giling dalam musim giling 2024 diminta dapat disikapi dan diantisipasi agar kelancaran proses penggilingan tebu tetap terjaga.

Bahkan disarankan di masa yang akan datang sebelum musim giling agar dilestarikan budaya syukuran untuk memohon kepada pemilik langit agar proses penggilingan tebu diberi kelancaran dan kesuksesan.

“Saya sangat kecewa dengan kinerja manajemen direksi sekarang, yang tidak memperhatikan kesulitan petani, petani tidak dibimbing dan tidak difasilitasi kredit, bibit mutunya tidak bagus, sehingga hasilnya pun rendah rendemennya,” tegas Anton.

Mestinya jaman semakin canggih, petani kita juga harusnya lebih sejahtera, ini yang terjadi malah sebaliknya merosot terus.

“Banyak petani kita yang gulung tikar, hutang bertumpuk,” kata dia.

Selain itu disarankan Dinas teknis terkait dan PT GMM Bulog agar bisa mendata kembali realita luas areal tebu di Kabupaten Blora sehingga dapat diketahui mana bahan baku tebu yang dari dalam maupun dari luar Kabupaten Blora.

Pada kesempatan menjawab, Direktur Operasional PT GMM Blora, Krisna Murtiyanto menjelaskan alasan penetapan harga beli tebu petani yang ditetapkan oleh Surat Edaran Direktorat Jenderal Perkebunan, tertanggal 3 Mei 2024, yang menetapkan harga beli tebu petani dengan harga Rp 67.000/kwt dengan rendemen di bawah 7%.

Namun dirinya pun mengaku terus mengikuti perkembangan harga pasar, sehingga PT GMM bisa menaikkan harga.

“Namun karena juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari APTRI, serta mengikuti perkembangan harga dari pabrik gula pabrik gula lain, maka kenaikan terus kami lakukan,” ucapnya.

Krisna Murtiyanto menyatakan siap bersinergi dalam penetapan harga tebu melalui Forum Temu Kemitraan dengan Pengurus APTRI Blora.

“Mari kita jalin kerja sama kedepan lebih baik lagi, tingkatkan komunikasi dan sinergi untuk kesejahteraan petani, kami siap,” ucap Dirops PT GMM Blora Krisna Murtiyanto.

Audiensi tersebut diakhiri dengan penegasan oleh Ketua Komisi B DPRD Blora, Yuyus Waluyo yang menyampaikan bahwa perlu dipetakan terkait permodalan, luas kawasan untuk lahannya, pemenuhan pupuk, saprodinya, termasuk kesepakatan harga, dan sistem PT GMM beli tebu ke petani (SPT dan atau SBH).

“Jaminan petani tentu produksinya, setiap petani bisa mengajukan ke perbankan,” tandas Ketua Komisi B DPRD Blora.

Turut memandu audiensi wakil ketua DPRD Siswanto dan Sakijan. Sementara sejumlah anggota DPRD juga hadir yakni Siswanto, Abdullah Aminudin, Jayadi, Budi Sustiyono, Munawar, serta instansi terkait beserta pihak perbankan. (HS-08).

Marquez Ingin Paket Terbaik, La Bestia Bidik Aprilia

Bupati Kebumen Berikan Hibah Rp 2 Miliar untuk PCNU