Atasi Persoalan Lingkungan, Raperda PPLH Ditargetkan Disahkan Tahun Ini

Para pembiacara menyampaikan gagasannya dalam Uji Publik Raperda PPLH di The Wujil, Kabupaten Semarang, Senin (26/10/2020).

 

HALO SEMARANG – Komisi D DPRD Jateng segera menyempurnakan draf Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), setelah menerima masukan dari sejumlah kabupaten/kota. Ditargetkan pada tahun ini raperda tersebut bisa segera diselesaikan dan disahkan.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman menyatakan, hingga saat ini sejumlah persoalan lingkungan hidup sangat kompleks.

Di sisi lain, menurutnya rehabilitasi lingkungan yang telah dilakukan belum begitu massif.

“Untuk itu, kami berharap Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ini bisa menjadi acuan dalam menjaga kelestarian alam,” ujarnya saat pembukaan Uji Publik Raperda PPLH di The Wujil, Kabupaten Semarang, Senin (26/10/2020).

Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso menyatakan, Raperda PPLH merupakan revisi dari Perda No 5/2007.

Menurutnya, sudah sepatutnya raperda tersebut perlu disempurnakan, mengingat rentang waktu yang sangat lama ditambah problematika seputar lingkungan hidup semakin kompleks.

“Kami ingin mendapatkan respons dari kabupaten/kota terkait raperda ini, terlebih setelah ada PP No 24/2018 tentang Pelayanan Terintegrasi dan disahkannya UU Cipta Kerja. Banyak masukan untuk bisa jadi penyempurnaan seperti limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), tambang, maupun limbah khusus,” ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Jateng Samirun menambahkan, angka kelayakan lingkungan hidup di Jateng sekitar 60,3 persen.

Menurutnya, persoalan lingkungan hidup terkait rehabilitasi konservasi lahan dan reboisasi hutan dan penghijauan yang berdampak kesulitan menemukan mata air.

“Sejumlah daerah bermasalah dengan lingkungan. Seperti pada masalah kemarau, tercatat sudah 28 daerah menjadi rawan kekeringan. Dari jumlah itu, daerah rawan kekeringan ada di 208 kecamatan, 1.416 desa di Jateng,” ujarnya.

Dalam Uji Publik Raperda PPLH itu mengemuka perihal sanksi administrasi. Dalam kesempatan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang mempertanyakan mengenai nilai sanksi Rp 50 juta yang dianggap terlalu kecil.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso menegaskan, untuk aturan setingkat peraturan daerah nilai sanksi maksimal Rp 50 juta.

Namun demikian, lanjutnya, hal itu tak perlu dikhawatirkan karena ada UU Lingkungan Hidup yang bisa menjerat perusak lingkungan dengan tuntutan pidana.

“Secara keseluruhan ada poin yang kami ambil, yakni daerah membutuhkan ketegasan berupa pasal per pasal. Karena itu butuh political will untuk menjawab problematika lingkungan,” ujarnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.