ASN Rembang Langgar Netralitas di Pilkada, Laporkan ke Bawaslu

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Rembang Imam Maskur menerima belasan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rembang Bersatu, di ruang rapat Bupati, Kamis (19/11). (Foto : rembangkab.go.id)

 

HALO REMBANG – Siapapun yang memiliki bukti tentang adanya aparatur sipil negara (ASN), yang terlibat dalam politik praktis, hendaknya segera melaporkan ke Badan pengawasan pemilihan umum ( Bawaslu) Rembang. Bawaslu merupakan pintu gerbang pengaduan pelanggaran dalam pilkada.

Jika ada bukti, maka Bawaslu akan melimpahkan laporan dan bukti tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Karena yang memiliki wewenang terhadap ASN yang terlibat politik praktis adalah KASN.

“Jadi pintu masuknya dari Bawaslu. Ketika ada temuan, nanti dilaporkan ke Bawaslu. Nanti Bawaslu menindak lanjuti, jika ada dugaan terkait netralitas ASN dilaporkan ke Komisi ASN. Kemudian dari KASN menurunkan rekomendasi kepada kami selaku pejabat pembina kepegawaian, nanti kami turunkan ke BKD. Nanti sanksinya apa, dilaporkan lagi ke KASN,” kata Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Rembang Imam Maskur.

Penjelasan tersebut dia sampaikan saat menerima belasan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rembang Bersatu, di ruang rapat Bupati, Kamis (19/11).

Hari itu belasan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rembang, mendatangi Kantor Bupati Rembang, untuk menggelar aksi damai menyampaikan aspirasi tentang netralitas ASN dalam pilkada Rembang 2020.

Koordinator Aksi, Khoirul Anam menyebut, aksi diam diartikan sebagai tuntutan warga agar lebih baik Bawaslu dan ASN diam dalam kontestasi Pilkada Rembang 2020, daripada condong bahkan mendukung salah satu paslon.

“ASN selayaknya dapat bekerja sesuai dengan tupoksi pekerjaan masing-masing. Tidak memanfaatkan posisi, jabatan, dan kewenangannya untuk ikut berpolitik praktis,” kata dia. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.