HALO KENDAL – Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut harus mampu mengikuti perkembangan yang dikenal dengan 4.0. Hal ini sesuai dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat.
Bekerja sama dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kendal, Komisi Aparatur Sipil Negara menggelar Kegiatan Koordinasi dan Asistensi, di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Jumat (28/5/2021).
Kegiatan diikuti oleh para ASN Kendal yang berpotensi menjadi Pimpinan Tinggi Pratama dengan jabatan minimal pembina golongan IV/a.
Kepala BKPP Kendal, Cicik Sulastri mengatakan, tujuan kegiatan ini dalam rangka mewujudkan ASN Handal dan Profesional sebagai penyelenggara Pemerintah.
“Sebagai upaya meningkatkan kemampuan SDM ASN di Pemerintah Kendal, kita mendorong untuk lebih inovatif, produktif dan siap menghadapi revolusi 4.0 yang nantinya juga akan berkoordinasi dengan berbagai OPD. Maka BKPP bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara,” terang Cicik Sulastri.
Adapun pengisi materi menghadirkan langsung Komisioner KASN, Dr Rudiarto Sumarwono, MM yang membahas tentang Sosialisasi Penerapan Manajemen Kinerja dan Sosialisasi, Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pasca Pilkada serentak 2020.
Sementara nara sumber lain yaitu Asisten Komisioner KASN, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan fokus kepada pembahasan terkait Mediasi dan Perlindungan.
Bupati Kendal Dico M Ganindito, menyampaikan, bahwa seleksi yang ada di Kendal dilakukan dengan selektif yang mengedepankan kemampuan.
Dirinya berharap dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh BKPP dapat membuat ASN Kendal menjadi lebih akuntabel dan inovatif.
“Saya menitipakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal yang telah dibuat, untuk dapat diwujudkan. Setidaknya terdapat beberapa misi yang harus dilaksanakan bersama, salah satunya meningkatkan SDM di Era industri 4.0,” ungkapnya.
Lebih lanjut Dico menegaskan, ASN di zaman Z saat ini, dituntut untuk tidak berfikir secara linier, namun mampu menciptakan terobosan baru dalam inovasi.
ASN juga harus bisa menciptakan perwujudan pembangunan Infrastruktur secara merata dan berkeadilan, dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
“Sehingga, dengan menciptakan sistem kepemerintahan yang transparan dapat mewujudkan birokrasi yang lebih baik,” pungkas Dico.(HS)
