Antisipasi Penularan Covid, KPU Berharap Peserta Pilkada Tetap Patuhi Aturan PKPU Terbaru

Komisioner Divisi Teknik KPU Jateng, Putnawati.

 

HALO SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menyatakan siap memberlakukan larangan acara konser musik dan atraksi budaya, selama masa kampanye Pilkada serentak di 21 kabupaten/kota.

Hal ini menyusul terbitnya Peraturan KPU (PKPU) nomor 13 tahun 2020, Kamis (23/9/2020) kemarin.

Komisioner Divisi Teknik KPU Jateng, Putnawati menyatakan, mengacu aturan PKPU terbaru, telah melarang berbagai kegiatan seperti konser musik, bazar, dan atraksi budaya, sebagai kegiatan kampanye Pilkada Serentak 2020.

Menurutnya, larangan itu tertuang dalam revisi peraturan KPU (PKPU) nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU 6 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serentak dalam kondisi bencana non alam Covid-19.

“Sesuai aturan PKPU itu acara konser musik, atraksi budaya sudah tidak diperbolehkan lagi dalam kampanye Pilkada 2020. Termasuk larangan untuk menggelar rapat umum. Itu semua tidak boleh diselenggarakan,” katanya, Jumat (25/9/2020).

Putnawati menambahkan, masa kampanye akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember 2020 harus dilakukan secara terbatas. KPU dan Bawaslu,  akan memantau jalannya kampanye yang digelar tiap pasangan calon, termasuk ketika kampanye tatap muka berlangsung.

“Sudah ada batasan-batasan ketika kampanye dilakukan selama masa pandemi. Mulai kampanye terbatas, kampanye tatap muka. Agar nantinya dapat mengantisipasi risiko penularan Covid-19,” ujarnya.

Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah gencar melakukan sosialisasi terkait dengan perubahan aturan-kampanye yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 13/2020.

Perubahan aturan pelarangan kampanye dibuat untuk mencegah terjadinya kerumunan massa dan penyebaran virus di Pilkada di masa pandemi Covid-19.

Komisioner Bawaslu Jawa Tengah, Rofiudin menyatakan saat ini ada perubahan signifikan dalam PKPU nomor 13/2020.

Menurutnya, perubahan aturan itu menyangkut pelarangan bentuk-bentuk kampanye yang berpotensi ada kerumunan dalam Pilkada 2020 di masa pandemi.

“Aturan lama diganti dengan metode-metode yang memanfaatkan media sosial atau daring. Ini semua dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 agar Pilkada tak memunculkan klaster korban Covid-19,” ujarnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.