Antisipasi Mudik, Satgas PPKM Kendal Diaktifkan Lagi

Sekda Kendal, Moh Toha.

 

HALO KENDAL – Dalam rangka mengantisipasi pemudik dini yang datang ke Kendal sebelum tanggal 6 – 17 Mei mendatang, Pemerintah Kabupaten Kendal akan mengaktifkan kembali Satgas Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tingkat desa.

Sekretaris Daerah (Setda) Kendal, Moh Toha mengatakan, untuk mengatifkan Satgas PPKM tersebut, Pemkab mengeluarkan Surat Edaran (SE).

“Rencananya, SE akan dikeluarkan pada pekan ini. Dengan harapan bisa ditindaklanjuti pihak desa hingga lingkup RT RW untuk mendukung pencegahan atas penularan Covid-19,” kata Moh Toha, Senin (19/4/2021).

Dijelaskan, melalui surat edaran itu, satgas desa wajib melaporkan siapa saja warganya yang datang dari luar kota, provinsi, hingga luar negeri kepada satgas Covid-19 kabupaten.

“Hal itu berlaku bagi pendatang dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit,” ujarnya.

Selain didata, pemudik juga wajib melampirkan hasil tes rapid antigen yang dilakukan sebelum berkegiatan di lingkungan tempat tinggalnya.

“Bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat dengan biaya sendiri tanpa ada bantuan dari Dinas Kesehatan. Kemarin sudah ada usulan dari pak Kapolres dan yang lainnya, yang nekat mudik sebelum tanggal 6 Mei atau istilahnya curi start wajib melampirkan keterangan hasil tes rapid antigen. Tentunya dengan biaya sendiri yang bersangkutan,” tandas Toha.

Ditambahkan, persyaratan yang sama berlaku sepanjang larangan mudik aktif sejak 6-17 Mei mendatang.

“Dengan konsekwensi, bagi yang kedapatan reaktif antigen bakal diisolasi di tempat karantina desa ataupun kabupaten,” imbuhnya.

Untuk itu, lanjut Toha, pihak RT dan RW harus aktif memantau warganya yang pulang hingga larangan mudik berakhir. Sehingga, kontrol warga yang datang ke Kendal bisa berjalan lancar dan terdata dengan baik, untuk menghindari kemungkinan hal buruk yang bisa terjadi.

“Mereka yang bertugas di posko tingkat RT RW, mengontrol siapa saja yang datang. Karena itu kita bentuk tim tingkat RT RW, yang bisa mengetahui warganya. Kapan datangnya, menggunakan apa dan dari mana saja. Namun persyaratan itu tidak sepenuhnya berlaku bagi pendatang yang datang ke Kendal dengan alasan yang dikecualikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kendal, Suharjo menambahkan, khusus pada 6-17 Mei nanti, Dishub bersama Polri, TNI dan Satpol PP akan melakukan pengawasan.

“Sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idulfitri 1442 H/Tahun 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Ditambahkan, untuk penentuan titik, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan pihak Polres.

“Yang jelas penyekatan nanti ada untuk menindaklanjuti Permenhub Nomor 13 tahun 2021,” tukasnya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.