HALO BLORA – Anggota Komisi V DPR RI Sudewo, Kementerian Perhubungan, harus mengkaji lebih lanjut, alasan masih sedikitnya jumlah penumpang, baik kedatangan maupun keberangkatan di Bandara Ngloram, di Cepu, Kabupaten Blora.
Kajian itu penting untuk dapat mengidentifikasi sehingga nantinya dapat menghasilkan solusi yang tepat dan konkret.
Menurut dia, selama ini penerbangan dari dan ke bandara Ngloram, lebih banyak untuk melayani angkutan feeder bagi warga yang akan melaksanakan umrah.
Namun demikian, menurut Sudewo, pelayanan umrah itu bukan satu solusi yang permanen.
“Itu merupakan bagian dari ikhtiar saja. Solusi yang bisa memberikan memberikan penyelesaian dari masalah ini secara permanen, kita sarankan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, untuk dilakukan survei lagi, dilakukan studi lagi,” ungkap Sudewo, setelah mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Blora, Jawa Tengah, baru-baru ini.
“Apa akar persoalannya sampai bandara ini tidak operasional, tidak diminati? Apakah karena harga tiket mahal? Apakah karena kultur masyarakatnya yang memang belum bisa move on dari transportasi darat?,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, seperti dirilis dpr.go.id.
Dia menambahkan dengan adanya kajian tersebut, akan menjadi pijakan ilmiah akar masalah yang didapatkan.
“Apa akar persoalannya sampai bandara ini tidak operasional, tidak diminati? Apakah karena harga tiket mahal? Apakah karena kultur masyarakatnya yang memang belum bisa move on dari transportasi darat, transportasi kereta api ke transportasi udara? ataukah karena faktor lain? intinya harus dilakukan studi agar punya pijakan yang ilmiah untuk memberikan solusi,” tegasnya.
Bandara Ngloram sebelumnya merupakan bandara khusus yang melayani penerbangan pertambangan minyak Blok Cepu.
Namun setelah peralihan dari Kementerian ESDM ke Kementerian Perhubungan, Bandara Ngloram mulai dibangun kembali pada tahun 2018 dan diresmikan oleh Presiden Jokowi di Desember 2021.
Untuk meningkatkan jumlah penumpang di Bandara Ngloram, Pemerintah Kabupaten Blora telah berupaya dengan mulai menyediakan pelayanan penerbangan feeder umrah yang mulai dilakukan pada Kamis (16/11/2023) malam.
Upaya ini dilakukan melihat banyaknya potensi calon jemaah umrah yang berada di wilayah Kabupaten Blora dan sekitarnya.
Terminal
Selain mengupas persoalan seputar Bandara Ngloram, Komisi V DPR RI juga meninjau proses pembangunan Terminal Tipe A Cepu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Pembangunan Terminal Cepu tersebut mengalami keterlambatan, lantaran adanya kendala pada review desain.
Namun, Anggota Komisi V DPR RI Sudewo selaku Ketua Tim Kunspik mendorong agar terminal tersebut tetap dapat beroperasi sesuai dengan target yakni pada Mei 2024.
“Bulan mei 2024 harus sudah selesai (Terminal Cepu) sudah harus 100 persen baik realisasi fisik maupun keuangan, sampai sekarang ini, terjadi keterlambatan sebesar kurang lebih 13 persen,” ujar Sudewo.
Progres pembangunan Terminal Tipe A Cepu alami keterlambatan hingga tiga bulan terkait riviu desain. Namun, Komisi V yakini bahwa target penyelesaian pekerjaan masih on schedule, yakni pada Mei 2024
Lanjutnya, dalam peninjauan tersebut Direktur Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah memberikan penjelasan bahwa adanya keterlambatan pada proses pembangunan Terminal Tipe A Cepu ini lantaran adanya akar persoalan riviu desain yang memakan waktu sampai tiga bulan. Namun, Komisi V akan terus melakukan pengawasan dan mengupayakan agar pembangunan Terminal Tipe A cepu dapat tetap selesai sesuai target yakni pada bulan Mei 2024.
“Dan selama tiga bulan itulah, kontraktor itu tidak bisa bekerja, akar persoalannya itu. Tapi karena akar persoalannya sudah bisa diatasi, direncanakan keterlambatan itu akan bisa dikejar dan target tahap pertama, sebesar 30 persen pada tahun 2023 ini, itu akan bisa tercapai dan yang 70 persen akan bisa direalisasikan pada awal 2024 sampai dengan Mei 2024. Sehingga 100 persen akan bisa selesai,” tandas dia.
Diketahui kontrak revitalisasi pembangunan Terminal Tipe A Cepu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah dilakukan sejak 24 Mei 2023 dan selesai pada 17 Mei 2024 dengan pendanaan yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total mencapain Rp 32 Miliar. (HS-08)
