in

Anggota DPR Minta BI Kaji Mendalam Sebelum Terbitkan Mata Uang Digital

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin. (Foto: DPR.go.id)

 

HALO SEMARANG – Bank Indonesia (BI) akhirnya mengungkapkan rencana pembuatan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, mengimbau agar rencana pengembangan CBDC ini dikaji secara mendalam.

“Kita tentu tidak bisa menghindar dari pesatnya arus disrupsi teknologi. Tetapi kita tetap perlu merespons perubahan tersebut, melalui upaya antisipasi dan mitigasi yang memadai. Sehingga, inisiatif BI untuk mengkaji CBDC merupakan suatu langkah positif untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Namun, proses studinya harus dilakukan secara akurat, teliti, ilmiah, dan hati-hati agar kita mendapatkan gambaran urgensi hingga penilaian kelayakan dari rencana tersebut secara menyeluruh,” ujar Puteri, seperti dirilis DPR.go.id.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini, juga menyampaikan bahwa sampai saat ini Komisi XI DPR RI belum membahas secara khusus bersama BI, terkait rencana tersebut. Kendati demikian, Puteri meminta agar BI dapat mendalami rencana pembentukan CBDC dengan memperhatikan kesiapan nasional.

“Dengan begitu, kita dapat menggali potensi, manfaat, serta risikonya jika dikaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia saat ini dan ke depan. Lantaran, kondisi-kondisi ini nantinya akan mempengaruhi desain, arsitektur, dan infrastruktur teknologi, serta mitigasi risiko dari penerbitan CBDC,” tutur Puteri.

Puteri menambahkan agar BI dapat melakukan benchmarking dengan bank sentral negara lain yang telah lebih dulu mendalami CBDC seperti Tiongkok, Inggris, Jepang dan Uni Eropa.

“Tiongkok telah menginisiasi proyek ini sejak 2014 atau butuh sekitar 7 tahun hingga penerbitannya. Tiongkok juga melakukan serangkaian simulasi atas peredaran mata uang digital ini, guna memantau dan mengukur dampaknya terhadap transmisi ke pasar uang dan perekonomian. Saya kira hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan BI,” ungkapnya.

Selain itu, Ketua GKSB Parlemen Indonesia-RRT tersebut, memandang perumusan CBDC perlu memperhatikan terpenuhinya aspek legalitas dengan menerbitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

Lantaran, UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa mata uang NKRI adalah Rupiah dan macamnya terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.

“BI juga perlu mengkaji bentuk regulasi yang diperlukan serta mulai menginventarisasi UU dan ketentuan pelaksana yang perlu dicabut, direvisi, atau diterbitkan. Hal ini perlu dilakukan, untuk mendukung penerbitan CBDC, agar memiliki dasar hukum yang sesuai dan dapat dilaksanakan. Serta, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku,” tegas Puteri.

Puteri juga meminta agar BI, dapat mulai membangun komunikasi dengan pemerintah, OJK, dan LPS terkait rencana tersebut. “Rencana BI untuk mengembangkan CBDC ini, tentu tidak hanya sebatas pada penerbitan mata uang digital saja, melainkan juga perlu mempersiapkan ekosistem digital secara menyeluruh dan merata di seluruh Indonesia yang perlu dibangun mulai dari sekarang. Oleh karena itu, kajian ini nantinya juga perlu melibatkan perspektif dari pemerintah, OJK, LPS, dan entitas terkait lainnya. Tentunya juga perlu memperhatikan pandangan dan persepsi masyarakat sebagai pengguna dari mata uang digital ini nantinya,” kata Puteri.

Sebelumnya Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya berencana menerbitkan mata uang rupiah digital, atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Gubernur BI Perry Warjiyo.

Menurut Perry Warjiyo, terdapat sejumlah pertimbangan terkait rencana tersebut, yaitu sesuai amanat UUD 1945, mata uang digital merupakan wewenang BI sebagai bank sentral.

Selain itu CBDC akan mendukung kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, termasuk persiapan dari infrastruktur pasar keuangan, valuta asing, dan sektor keuangan.

Namun demikian BI juga akan mempertimbangkan teknologi yang akan digunakan. Bank sentral Indonesia ini akan mengkaji teknologi atau platform yang digunkaan oleh negara lain.

Uang digital terbitan Bank Indonesia ini kemungkinan besar akan berbeda dengan uang kripto yang saat ini disukai konsumen. Padahal uang kripto tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang memadai, tidak mempunyai basis fundamental, tak ada regulasi yang jelas, serta berbau spekulasi. (HS-08)

Share This

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Bupati Pati Lakukan Operasi Yustisi

Airlangga Hartarto: Pembangunan Berkelanjutan Menjadi Kunci Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi