in

Akhir 2023 hingga Maret 2024, Ada 61 Calon Pengantin Bawah Umur di Kendal

Layanan psikologis dan layanan konseling kepada para pemohon di aula kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kendal.

HALO KENDAL – Sejak Desember 2023 hingga Maret 2024 sedikitnya 61 calon pengantin bawah umur di Kendal yang mengajukan rekomendasi kawin. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal, Albertus Hendri Setyawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/4/2024).

Dikatakan, DP2KBP2PA Kabupaten Kendal dan Pengadilan Agama (PA) Kendal telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan Dispensasi Kawin dalam rangka Pengendalian Perkawinan Usia Anak, yang ditandatangani bersama pada tanggal 17 November 2023.

“Berkenaan dengan PKS tersebut, kami memberikan layanan psikologis dan layanan konseling kepada pemohon serta memberikan rekomendasi atas permohonan dispensasi kawin melalui lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang bernaung di bawah DP2KBP2PA Kabupaten Kendal. Puspaga sudah diperkuat dengan lima orang konselor dan tiga orang psikolog sebagai ikhtiar kami memberikan layanan yang terbaik, objektif, dan profesional,” terang Hendri.

Kepala DP2KBP2PA Kendal menjabarkan, pihaknya juga sudah memberikan pelayanan permohonan rekomendasi perkawinan usia anak sejak Desember 2023 sebanyak dua kasus, kemudian dari Januari sampai Maret 2024 sebanyak 59 kasus.

“Sehingga total hingga saat ini yang sudah kami tangani sebanyak 61 kasus. Dua puluh enam diantaranya sudah kami lakukan asesmen psikologi dan konseling serta telah mendapatkan putusan
dispensasi kawin dari PA Kendal, kemudian sisanya masih dalam proses persidangan di PA maupun dalam proses asesmen,” beber Hendri.

Dia juga menyebut dari 26 kasus yang telah diasesmen dan diberikan rekomendasi oleh Puspaga, 25 kasus telah dikabulkan oleh PA Kendal untuk dinikahkan, sedangkan yang satu kasus ditolak.

“Dari 26 kasus tersebut, Puspaga memberikan rekomendasi tidak siap untuk menikah kepada 14 pemohon, namun 13 pemohon memperoleh dispensasi kawin dari PA Kendal dan hanya satu pemohon yang ditolak. Puspaga juga memberikan rekomendasi yang isinya dipertimbangkan kepada beberapa pemohon, namun juga memperoleh dispensasi kawin,” jelas Hendri.

Maka dari itu, pada Kamis (28/3), pihaknya bersama pengurus Puspaga melakukan audiensi dengan jajaran PA Kendal, untuk menyampaikan hal tersebut, sekaligus menyelaraskan PKS antara DP2KBP2PA dengan PA Kendal.

Karena, lanjut Hendri, PKS antara DP2KBP2PA dengan PA Kendal mengandung tanggung jawab moril. Pasalnya, jangan sampai terjadi, dengan adanya PKS justru kasus perkawinan anak di Kendal semakin meningkat, dalam hal ini banyak dispensasi perkawinan anak yang dikabulkan.

“Harusnya bisa kita rem. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan yang perlu kita pedomani dan laksanakan, dalam hal ini batas usia anak dan batas minimal usia perkawinan,” tandasnya.

Untuk itu, DP2KBP2PA Kendal mengajak jajaran PA Kendal untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat atau kepada pemohon.

“Sekiranya hasil putusan misalnya yang terbaik adalah tidak siap, ya bisa diperjuangkan dan dipertimbangkan di sana. Karena menurutnya masa depan anak menjadi taruhan,” katanya.

“Dalam audiensi dengan PA Kendal dijelaskan bahwa ada beberapa hakim yang menyidangkan kasus tersebut. Nah dari Pak Ketua PA akan melakukan konsolidasi di internalnya, supaya harapan-harapan kami bisa terwujud. Artinya bisa diredam, terkait kasus perkawinan anak melalui putusan PA dengan mempertimbangkan rekomendasi dari kami,” pungkasnya. (HS-06)

 

Tertabrak Kereta di Perlintasan Tanpa Palang Semarang, Pria Tanpa Identitas Meninggal

Gelar Iam24K Roadshow, UBS Gold Hadirkan The Face of Iam24K Model Search di Semarang