in

AHY: Pembahasan Soal Jatah Menteri Saat Ini Belum Penting

Agus Harimurti Yudhoyono saat memberikan keterangan pers di Semarang.

 

 

HALO SEMARANG – Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan bahwa pembahasan mengenai pembagian jatah menteri jika pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi Pilpres 2019, belum penting untuk dilakukan saat ini.

 

“Kami bukannya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting, tapi hari ini urgensinya belum di sana. Karena kalau kita berbicara tentang jabatan menteri, berapa porsinya, di pos apa saja, dikhawatirkan justru akan melukai perasaan rakyat. Yang lebih penting adalah memikirkan kesejahteraan rakyat terlebuh dahulu,” kata AHY di sela melakukan kunjungan ke Kota Semarang, Senin malam (1/4/2019).

 

Meski partainya enggan bicara soal pembahasan jatah meneteri sekarang, AHY menegaskan bahwa pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo merupakan hal biasa. Hal itu berkaitan dengan dinamika politik, yang selalu berbicara soal apa yang dilakukan nanti ke depannya.

 

“Ini percakapan yang lumrah dalam konteks politik,” ujarnya.

 

Sama seperti dengan partai politik pengusung Capres Prabowo-Sandi, kata AHY, Partai Demokrat pernah ditawari secara langsung oleh Prabowo Subianto dalam posisi sebagai capres yang ketika itu dalam konteks membangun koalisi.

 

Yang jelas, kata dia, dari sisi politik pragmatisnya, Partai Demokrat ingin mengisi pemerintahan ke depan dengan orang-orang terbaik yang memiliki kapasitas dan integritas dalam melakukan perubahan di pemerintahan ke depan.

 

“Yang harus diperjuangkan lebih dulu adalah segala permasalahan rakyat untuk lima tahun ke depan. Itulah ikhtiar dan perjuangan politik kami,” katanya.

 

AHY menegaskan, Partai Demokrat saat ini fokus dalam menghadapi Pemilu 2019, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

 

“Kalau (Pemilu) 17 April 2019 sudah selesai barulah kita berbicara ke mana kemudian pemerintahan nasional bisa lebih adaptif dan efektif dalam menjalankan birokrasi di roda pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, serta melayani rakyat,” tegasnya.(HS)

Di Semarang Sebentar Lagi Ada JPO yang Cocok untuk Selfie

Semarang Masuk 10 Besar Pembangunan Kota Terbaik di Indonesia