in

Agustina Wilujeng: Pendidikan Harus Jadi Prioritas UU Penanggulangan Bencana

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dan juga Bendahara DPD PDI Perjuangan Jateng, Agustina Wilujeng (tengah) saat jumpa pers dalam program vaskinasi massal yang dilaksanakan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, di Panti Marhaen, Kota Semarang, Sabtu (3/7/2021).

 

HALO SEMARANG – Dunia pendidikan di Indonesia kerap terimbas maupun menjadi korban setiap ada bencana. Termasuk ketika ada pandemi Covid-19, yang berimbas langsung pada jalannya dunia pendidikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng mendorong pemerintah agar pendidikan dimasukkan menjadi prioritas penanganan dalam Undang-undang Penanggulangan Bencana. Hal itu disampaikannya saat ditemui wartawan dalam program vaskinasi massal yang dilaksanakan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, di Panti Marhaen, Kota Semarang, Sabtu (3/7/2021).

Menurut Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ini, dunia pendidikan selama ini kerap terdampak langsung saat ada bencana, baik bencana alam maupun bencana kesehatan. Selama ini, pendidikan masih belum menjadi pasal prioritas dalam penanganan bencana. Dirinya pun mendorong pemerintah, agar ranah pendidikan jadi prioritas penanganan bencana.

“Saat pandemi ini, anak-anak tak bisa sekolah secara tatap muka. Meski ada sistem online sebagai alternatif, saya kira kita semua setuju jika itu tak maksimal. Termasuk juga di dunia pendidikan tinggi, tidak semua bisa dilakukan dengan sistem online atau daring, misalnya program Kuliah Kerja Nyata,” katanya.

Sementara terkait vaksinasi massal yang dilakukan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah, Agustina Wilujeng berharap proses vaksinasi yang sedang digenjot pemerintah mesti didukung penuh. Apalagi di Jawa Tengah dari sekitar 34 juta warganya, baru sekitar 3,5 juta orang yang sudah mendapat vaksinasi.

“Memang kita akui vaksinnya menunggu dari pusat dan terbatas jumlahnya. Kita bantu pemerintah menyalurkan kepada masyarakat. Caranya kita buka sentra vaksinasi di Panti Marhaen dibantu tenaga kesehatan dari Dinkes Provinsi Jateng,” katanya.

Diakui, pihaknya baru dapat menyalurkan 521 vaksin kepada warga sekitar Panti Marhaen dan kader. Prosesnya pun diseleksi oleh panitia yang sebelumnya telah menjalani tes swab antigen dan dinyatakan negatif Covid-19.

“Kita ada sekitar 31 petugas untuk pendataan, sedangkan dari tenaga kesehatan ada 25 orang. Semua berjalan lancar untuk hari ini. Kendalanya memang ketersediaan vaksin, karena kami tidak bisa mengadakan sendiri. Vaksin diperoleh dari ketersediaan pemerintah,” imbuhnya.

Agustina mengatakan, untuk mendapat vaksin ini pihaknya melakukan kordinasi dengan Pemprov Jateng. Tidak ada patokan khusus jumlah yang mesti disediakan, sehingga pelaksanaan program vaksinasi ini tergantung dengan stok yang diberikan Dinkes Jateng.

“Kita hanya ingin membantu pemerintah. Sesuai intruksi Mbak Puan, (Ketua DPP PDI Perjuangan) kita kerja dalam diam dan kerja kemanusiaan. Artinya memang tidak ada gebyar seremonial acara,” tegasnya.(HS)

Share This

Mal Ciputra Tutup, Resto Hanya Layani Take Away

Dinas Perhubungan Jateng Batasi Jam Layanan Uji Kendaraan Selama PPKM Mikro Darurat