Ada Ancaman Sanksi dari Apindo, Buruh Jateng Tetap Akan Laksanakan Mogok Kerja

Foto ilustrasi penolakan RUU Cipta Kerja (omnibus law).

 

HALO SEMARANG – Kalangan buruh di Jawa Tengah bersikukuh tetap akan menggelar aksi mogok nasional sebagi bentuk penolakan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja Omnibus Law, yang telah disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, Aulia Hakim menyatakan, sekitar 2.000 buruh di Jawa Tengah akan ikut dalam aksi mogok nasional yang rencananya akan digelar dua hari, yaitu pada 7-8 Oktober 2020.

Menurutnya 2.000 pekerja yang mengikuti mogok kerja itu berasal dari 14 perusahaan.

“Kami sepakat menggerakan aksi mogok nasional dua hari, mulai 7 Oktober dan tanggal 8 Oktober. Sekitar 2.000 lebih buruh akan menolak disahkannya UU Omnibus Law. Aksi mogok kerja nasional akan terpusat di kawasan Tugu Kota Semarang yang merupakan titik simpul Jawa Tengah,” ujarnya di Semarang, Selasa (6/10/2020).

Aulia menambahkan, ada tujuh poin penting dalam undang-undang baru tersebut yang isinya mendegradasi para pekerja.

Tujuh poin itu di antaranya UMK bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus.

“Contohnya, nggak ada lagi upah sektoral, pekerja di pabrik mobil seharga Rp 200 juta dengan pabrik kerupuk yang harganya Rp 200 diberlakukan sama upahnya,” ujar Aulia yang juga sebagai Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Tidak hanya itu, lanjutnya, persoalan cuti haid dan cuti hamil tetap ada, namun tidak dibayar selama cuti. Sedangkan, cuti panjang dihilangkan.

Selain itu, Aulia Hakim menambahkan, bahwa pihaknya telah berusaha membahas implementasi UU Omnibus Law dengan para pengusaha di bawah naungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng. Namun menurutnya, dari hasil dialog tersebut tidak menemukan titik temu.

“Aturan surat edaran dari Apindo kepada perusahaan/pengusaha tidak sesuai aturan undang-undang nomor 13 tentang aturan mogok kerja. Mohon dicek Apindo, apakah kami menyalahi itu? Mogok kerja menurut kami gagalnya perundingan, kami sudah berunding dengan perusahaan mau nggak perusahaan menolak omnibus law? jawabnya tidak. Itulah sebagai dasar kita bahwa itu deadlock,” paparnya.

Aulia menambahkan, pihaknya siap memberikan advokasi jika buruh yang melakukan aksi mogok kerja nantinya di-PHK.

“Kami akan berikan advokasi bila pekerja yang melakukan mogok kerja di-PHK, karena itu sah dan kami punya bukti bahwa kita sudah berunding dengan perusahaan/pengusaha,” ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menyesalkan rencana para buruh terkait mogok kerja nasional menyusul disahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020.

Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi menyatakan, jika buruh benar-benar menggelar mogok nasional akan merugikan perekonomian.

Menurutnya, dalam sistem hukum di Indonesia tidak ada istilah mogok kerja nasional, sehingga jika buruh tetap melakukan aksi mogok akan bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

“Kami menyesalkan atas rencana kalangan buruh yang akan melakukan mogok nasional. Karena mogok nasional adalah ilegal dan tidak ada dalam undang undang ketenagakerjaan,” ujarnya di Semarang, Selasa (6/10/2020).

Frans mengaku Apindo sudah menyebar surat edaran ke semua pabrik-pabrik dan kalangan pengusaha di Jateng untuk menahan diri dalam menyikapi pengesahan UU Omnibus Law.

Surat edaran yang dia sebar berisi imbauan agar buruh menunda aksi unjuk rasanya.

Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah bakal menjatuhkan sanksi bagi buruh yang kedapatan ikut aksi mogok nasional yang rencananya dilakukan serentak pada Rabu (7/10/2020) besok.

Frans menganggap mogok massal tolak Omnibus Law akan memicu kegaduhan.
Frans menambahkan ada sejumlah sanksi bagi para buruh secara bertahap.

Dia menyarankan supaya pengusaha di kabupaten/kota menjatuhkan sanksi bagi buruh yang ikut mogok massal berupa teguran, peringatan tertulis, hingga diberi SP3 alias pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Biar perusahaan bersangkutan yang menilai apakah sanksinya berupa teguran tertulis, SP2 atau langsung SP3 dilakukan PHK. Soalnya aksi mogok massal sama artinya dengan upaya melawan hukum,” katanya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.