Abai Prokes, Pemprov Jateng Tindak Tegas Tempat Wisata

Foto ilustrasi: Laendra Beach Batulawang, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara (Kepulauan Karimunjawa).

 

HALO SEMARANG – Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah menyatakan, pemerintah daerah memiliki hak melakukan penutupan terhadap destinasi wisata yang melanggar dan mengabaikan protokol kesehatan.

Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) Jawa Tengah, Riyadi Kurniawan mengungkapkan, sanksi penutupan diberlakukan dengan tujuan menjadi evaluasi bagi pengelola objek wisata.

“Ketika menemukan pelanggaran tersebut, kami mengimbau kepada kabupaten/kota untuk melakukan penutupan,” ungkap Riyadi kepada halosemarang.id, Selasa (16/03/21).

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten/kota memiliki tugas untuk menindak destinasi wisata yang melanggar protokol kesehatan.

“Pelanggaran seringkali terjadi karena kapasitas daya tampung tidak muat. Sedangkan penutupan bisa dilakukan jika terjadi klaster penularan,” tuturnya.

Bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang kerap terjadi, lanjut Riyadi, di sejumlah daerah yakni, dibukanya destinasi wisata dengan melebihi kapasitas daya tampung wisatawan. Kemudian menyebabkan terjadinya kerumunan.

“Banyak ditemui objek wisata yang masih berjubel pengunjungnya,” terangnya.

Sebelum penutupan tempat wisata, pihaknya melakukan pengawasan terlebih dulu. Setelah itu melakukan pembinaan secara ringan, sedang dan berat.

“Pembinaan sedang selama tiga hari, berat ditutup selama 14 hari,” tegasnya.

Disporapar Provinsi Jawa Tengah juga akan menurunkan tim ke lapangan untuk memantau dan mengevaluasi disiplin protokol kesehatan di tempat wisata. Tidak hanya itu, sanksi penutupan DTW maksimal akan diberlakukan selama 14 hari.

“Akan dibentuk tim monitoring untuk mengecek bagaimana kondisi di lapangan,” bebernya.

Riyadi juga meminta kepatuhan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meski telah divaksinasi. Hal ini dilakukan agar meminimalisir penularan Covid-19.

Ojo plresiran nek ora taat aturan (jangan berwisata jika tidak menaati peraturan),” tutup Riyadi.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.