in

77.840 Keluarga Bakal Terima Bansos Beras PPKM Darurat

Foto : Wonosobokab.go.id

 

HALO WONOSOBO – Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo, tengah mengupayakan pemadanan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Upaya itu dilakukan untuk mewujudkan akurasi sasaran penerima bantuan sosial, dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kepala Dinas Sosial, Harti mengatakan pihaknya tidak ingin ada data ganda yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran.

“Pemadanan DTKS ini, sekaligus dalam upaya memilah kembali warga masyarakat yang selama ini belum mendapatkan bantuan, baik yang sifatnya reguler seperti melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) sampai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD),” kata Harti seperti dirilis Wonosobokab.go.id.

Pemadanan data, disebut Harti akan menjadi kunci dari validitas dan ketepatan sasaran sehingga tidak akan ada lagi warga yang masuk kategori layak mendapatkan bantuan, namun ternyata tidak menerimanya.

Selama ini, program-program reguler, menurut Harti juga masih berjalan, seperti PKH yang menyasar 44.449 keluarga diberikan 3 bulan sekali, dalam bentuk uang tunai dengan nominal bervariasi per keluarga.

Selain itu juga bantuan sembako senilai Rp 200.000 per keluarga untuk 60.690 keluarga, serta BST Pandemi Covid-19 untuk 18.708 keluarga dengan nominal Rp 300.000 per bulan.

“Masih ada pula BLT DD yang disalurkan melalui Bank Wonosobo dengan sasaran mencapai 3.294 keluarga tetap diberikan secara rutin,” lanjut Harti.

Sementara untuk Bansos Non reguler yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial dalam bentuk beras, Harti menyebut ada Bansos Beras PPKM per paket 10 Kilogram untuk 77.840 keluarga.

Selain itu Bansos Beras PPKM dari TNI-Polri, per paket 5 kilogram untuk 6.500 keluarga, ditambah Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk 9.200 keluarga.

Di luar itu, Harti juga menyebut masih ada bantuan-bantuan lain, yang diberikan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN-BUMD.

Harti menegaskan, Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo akan menggunakan DTKS sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan fakir Miskin sebagai dasar pemadanan (sinkronsisasi) data.

“Apabila ditemukan warga yang belum masuk dalam DTKS, maka akan diusulkan untuk masuk dalam DTKS sesuai amanah UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lampiran F, di mana pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota”, jelasnya.

Dengan data tunggal tersebut, dia berharap agar alokasi bantuan kepada warga masyarakat terdampak PPKM Darurat tidak akan salah sasaran, serta lebih transparan dan dapat diakses oleh publik, sesuai amanah UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (HS-08)

Share This

Pemprov Jateng Diminta Lebih Gencar Vaksinasi Anak dan Pengentasan Gizi Buruk

33 Ribu Siswa SMP Bakal Divaksin