in

7.585 Pekerja di Jateng Tidak Jadi Terima Bantuan Subsidi Upah

Foto ilustrasi: Pekerja sebuah perusahaan garmen sedang mengerjakan pesanan.

 

HALO SEMARANG – Sebanyak 7.585 pekerja atau buruh di Jawa Tengah yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta gagal menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Pekerja yang gagal itu, disebut telah menerima bantuan sosial lain dari pemerintah.

“Data sementara dari BPJS Ketenagakerjaan per 22 September 2021, bahwa untuk Jateng terdapat sebanyak 7.585 orang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima program BSU,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari saat dihubungi halosemarang.id, Kamis (23/9/2021).

Gagalnya pekerja penerima BSU bukan karena faktor seleksi administrasi. Ia menjelaskan, proses penyaringan pekerja yang terdaftar penerima BSU dilakukan secara ketat. Satu di antaranya, memastikan pekerja tidak menerima bantuan sosial dalam bentuk apapun dari pemerintah.

Runtutan seleksi langsung terpusat di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketanagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia.

“Untuk pekerja yang gagal menerima ada beberapa hal. Ada pekerja di pemadanan data karena telah menerima kartu prakerja. Atau bantuan pemerintah lainnya yang disyaratkan dalam Permenaker 16 tahun 2021,” jelasnya.

Sakina menuturkan, penyebab lain pekerja tidak jadi menerima bantuan yang disebut BLT Subsidi Gaji ini juga dikarenakan tidak lengkapnya data yang dihimpun BPJS Ketenagakerjaan.

“Ketidaklengkapan data yang dikirim oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker, sehingga pada saat diverifikasi administrasi ada yang kurang NIK, nama kosong, dan lain-lain,” tuturnya.

Ia melanjutkan, kondisi itu menjadikan sulitnya proses verifikasi hingga pencairan. Dalam hal ini, penyaluran akan sampai ke tangan penerima manfaat apabila dilakukan pembukaan rekening kolektif di Bank Himbara yang telah menerima mandat.

“Tidak dapat dilakukan proses pengiriman pembayaran, termasuk rekening pekerja bukan Bank Himbara. Sehingga akan dilakukan dengan dibuka rekening kolektif (burekol) pada Bank Himbara yang ditunjuk,” imbuhnya.

Namun, ia menyatakan apabila pekerja belum berkesempatan mendapat BSU karena terkendala administrasi, pihaknya akan menyerahkan balik kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai penghimpun data pekerja.

“Tetapi apabila gagal dalam penyaluran akibat data yang tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk diperbaiki. Kemnaker RI ada batas waktu pengembalian data yang telah diperbaiki BPJS Ketenagakerjaan yaitu batas akhir tahun pelaksanaan anggaran,” paparnya.(HS)

Share This

Kecelakaan Di Gunungpati, Satu Korban meninggal Dunia

Jokowi Bagi Kaos, Ganjar Kasih Roti