in

25 Desa dari Lima Kecamatan jadi Lokus Kemiskinan Ekstrem di Kendal

Acara rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal 2022 di salah satu hotel di Kota Kendal, Kamis (4/8/2022).

HALO KENDAL – 25 desa dari lima kecamatan di Kabupaten Kendal ditetapkan sebagai Lokus Kemiskinan Ekstrem, berdasarkan Surat Bappeda Provindi Jawa Tengah Nomor 460/30457 tanggal 22 Oktober 2021.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki, yang juga sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal dalam acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal 2022 di salah satu hotel di Kota Kendal, Kamis (4/8/2022).

Wabup menjelaskan, adapun kelima kecamatan yang menjadi lokus kemiskinan ekstrem yakni Plantungan, Patean, Gemuh, Sukorejo dan Singorojo.

Wabup memaparkan, untuk Kecamatan Plantungan, yakni Desa Mojoagung, Desa Telogopayung, Desa Wonodadi, Desa Wadas dan Desa Bendosari.

Selanjutnya di Kecamatan Sukorejo, yakni Desa Tamanrejo, Desa Bringinsari, Desa Purwosari, Desa Margosari dan Desa Ngadiwarno.

Kemudian di Kecamatan Singorojo, Desa Kaliputih, Desa Cening, Desa Getas, Desa Kertosari dan Desa Singorojo.

Di Kecamatan Patean, yakni Desa Plososari, Desa Sidokumpul, Desa Kalibareng, Desa Sidodadi dan Desa Gedong.

“Sedangkan di Kecamatan Gemuh, yakni Desa Sojomerto, Desa Tamangede, Desa Lomansari, Desa Cepokomulyo dan Desa Triharjo,” papar Wabup yang akrab disapa Pakde Bas tersebut.

Dari 25 desa tersebut, satu desa berstatus Desa Mandiri dan empat desa berstatus Desa Maju.

Pada kesempatan tersebut, Wabup juga sempat menyentil ketidakhadiran beberapa camat tanpa ada perwakilan yang daerahnya menjadi lokus kemiskinan ekstrem.

Bahkan dirinya memberi waktu kepada para camat yang tidak hadir tersebut untuk menghadap dirinya, hari ini, Kamis (4/8/2022) dan memberikan penjelasan ketidakhadiran dalam acara ini, yang bisa diterima.

“Ini kan acara penting. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Mereka adalah pemangku keputusan di daerahnya, kok sampai tidak datang. Akan saya panggil dan menghadap saya hari ini,” tandas Pakde Bas.

Wabup menjelaskan, penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Baik pemerintah, unsur BUMN/BUMD, perangkat desa dan masyarakat melalui lembaga relawan.

Selain itu, sejumlah intervensi telah dilakukan guna melaksanakan target penghapusan kemiskinan ekstrem ini, dengan pembiayaan program, yang dilakukan melalui APBD dan non APBD.

Program kegiatan tahun berjalan 2022, support perangkat daerah terhadap Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan mencapai Rp 200.371.052.100.

“Meliputi, 24 sub kegiatan sumber anggaran APBD sebesar Rp 47.157.098.600. Kemudian empat sub kegiatan sumber anggaran APBD Provinsi sebesar Rp 552 milliar, dan 14 sub kegiatan sumber anggaran APBN sebesar Rp 152.631.953.500,” papar Pakde Bas.

Disebutkan, pihaknya juga menggandeng swasta dengan CSR-nya dan juga Baznas sebagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kendal.

“Kalau APBD saja kemungkinan akan berat, makanya kita juga gandeng swasta dengan program CSR-nya. Tinggal ini kita optimalkan lagi,” jelas Pakde Bas.

Dirinya mengaku, pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Kendal mencapai 10,25 persen. Untuk itu, sebagai Ketua TKPKD Kabupaten Kendal, Wabup optimis bisa menurunkan angka kemiskinan tersebut.

“Target kita di tahun 2022, kemiskinan di Kabupaten Kendal bisa turun menjadi 9,79 persen atau 9,5 persen. Itu harapan saya,” ungkap Pakde Bas.

Sebelumnya Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal Izzudin Latif menyampaikan, beberapa program pengentasan kemiskinan telah dilakukan, dalam rangka pelaksanaan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 450/0009354, tanggal 22 Juni 2021, perihal Satu Perangkat Daerah, Satu Desa Dampingan.

“Berdasarkan hasil rapat bersama perangkat daerah, terkait, pada tanggal 12 Juli 2022. Sebagai pilot project disepakati pendampingan untuk 20 desa Lokus Kemiskinan Ekstrem dan satu kelurahan,” terangnya.

Izzudin memaparkan, adapun pilot project yang dimaksud, untuk Kecamatan Plantingan yakni Desa Mojoagung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.

Kemudian Desa Wonodadi oleh Pemkab Kendal, Desa Wadas oleh DP2KBP2PA Kabupaten Kendal dan Desa Bendosari oleh Bapenda Kabupaten Kendal.

“Selanjutnya di Kecamatan Sukorejo, Desa Tamanrejo oleh Disdagkop UKM, Desa Bringinsari oleh Dinkes Kendal, Desa Purwosari oleh Disdukcapil Kabupaten Kendal dan Desa Margosari oleh Dispermasdes Kabupaten Kendal,” papar Izzudin.

Sedangkan untuk Kecamatan Singorojo, di Desa Kaliputih oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Desa Cening oleh BPBD Kabupaten Kendal, Desa Getas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Desa Kertosari oleh Diskominfo Kabupaten Kendal dan Desa Singorojo oleh Disporapar Kabupaten Kendal.

“Kecamatan Patean, di Desa Plososari oleh DPKAD Kabupaten Kendal, Desa Sidokumpul oleh Disperkim Kabupaten Kendal, Desa Kalibareng oleh Disdikbud Kabupaten Kendal, Desa Sidodadi oleh Inspektorat Kabupaten Kendal,” imbuh Izzudin

Untuk Kecamatan Gemuh, lanjutnya, ada Desa Lomansari Disperinnaker Kabupaten Kendal, Desa Cepokomulyo oleh DPMPTSP Kabupaten Kendal, Desa Sojomerto oleh Dinsos Kabupaten Kendal.

“Sedangkan satu kelurahan yakni Kelurahan Bandengan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kendal,” ujar Izzudin.

Acara yang dihadiri OPD serta pemerintahan kecamatan dan desa tersebut, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur. (HS-06)

Fraksi PKB Minta Pemkot Semarang Evaluasi Kinerja yang Belum Capai Target Pendapatan

Denny Wirawan Tambah Wawasan fashion Para Pelajar SMK di Kudus Melalui Ruang Kreatif “Batik Kudus in Fashion”