200 Domain Pemerintah Desa di Klaten Bakal Didaftarkan ke Pandi

Ilustrasi : Klatenkab.go.id

 

HALO KLATEN – Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Klaten, sedang memproses pendaftaran domian website seluruh pemerintah desa di wilayahnya, ke lembaga Pendaftaran Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) di Jakarta.

Hingga saat ini, sebanyak 200 desa telah mengumpulkan surat kuasa dan pernyataan sebagai syarat baku pendaftaran tersebut.

Kepala Dinas Kominfo Klaten, Amin Mustofa, seperti dirilis Klatenkab.go.id, Senin (08/03), mengatakan pihaknya menargetkan pada tahun ini, 391 desa di Klaten sudah memiliki domain yang terdaftar di Pandi.

“Mulai tahun ini Dinas Kominfo menfasilitasi pendaftaran domain website desa di Klaten. Karena sesuai Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain, semua domain website pemerintah, termasuk milik desa harus resmi tercatat di PANDI Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk ketertiban dan tanggung jawab pengelolaan,” kata Amin di ruang kerjanya, Senin (8/3).

Ditambahkan Dinas Kominfo Klaten masih menunggu semua pemerintah desa yang belum memasukan surat kuasa dan pernyataan masih ditunggu. Secara resmi Dinas Kominfo telah melayangkan surat melalui camat agar berkas syarat pendukung bisa dipenuhi.

“Dinas Kominfo Klaten berusaha membantu pemerintah desa dalam pengelolaan informasi. Minimal fasilitas-fasilitas dasar itu harus dibangun dulu. Nanti berikutnya kami masuk ke tata kelolanya,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Bidang Informatika Dinas Kominfo Klaten Ali Surakhmad mengungkapkan proses pendaftaran ke PANDI dilakukan secara on line. Harapannya nanti transparansi dan akuntabilitas jalannya pemerintahan, khususnya di desa bisa meningkat.

“Tantangannya adalah update data. Karena membuat website itu mudah, tapi terpenting ada yang mengelola dan mengisi website itu, dengan konten informasi yang baik. Semoga dalam waktu tidak lama setelah didaftarkan, semua desa segera memiliki website. Dengan pendaftaran domain ini, Dinas Kominfo Klaten Dinas Kominfo Klaten menfasilitasi hosting web, database dan servernya. Jadi sekedar untuk transparansi ABPD Desa tidak harus melalui baliho, cukup di PPID desa melalui website masing-masing,” ujarnya. (HS-08)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.