in

16 Wilayah di Blora Jadi Percontohan Desa Antikorupsi

Bupati Blora, Arief Rohman menyampaikan sambutan dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencegahan Korupsi untuk Pemerintah Desa, di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungtuban. (Foto : blorakab.go.id)

 

HALO BLORA – Sebanyak 16 desa di Kabupaten Blora, terpilih sebagai percontohan dalam Program Desa Antikorupsi, bekerja sama dengan KPK Republik Indonesia, dan Pemprov Jawa Tengah.

Tim dari KPK RI dan Pemprov Jateng pun,  Selasa (9/5/2023), datang ke Blora untuk memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencegahan Korupsi untuk Pemerintah Desa,  di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungtuban, dan dibuka Bupati Blora, Arief Rohman.

Turut hadir tim KPK RI yang dipimpin Dion Hardika Sumarto, selaku Analis Pemberantasan Tipikor KPK, bersama anggotanya Desi Aryati Sulastri, dan Herlina Jeane Aldian. Kemudian ada Plt Inspektur Blora, Irfan Agustian Iswandaru, Sekretaris Dinas PMD, dan Forkopimcam Kedungtuban.

Plt Inspektur Blora, Irfan Agustian Iswandaru, menyampaikan bahwa Pemilihan Desa Sidorejo sebagai lokasi pusat pelaksanaan Bimtek, karena desa ini pada 2022 lalu ditetapkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, sebagai bagian dari 29 Desa Antikorupsi se Jawa Tengah.

“Oleh karenanya maka kami memilih Desa Sidorejo sebagai pusat pelaksanaan Bimtek untuk desa-desa lainnya se Kabupaten Blora,” kata dia.

Paling tidak terdapat 16 desa dari 16 kecamatan, yang mengikuti bimtek ini. Mereka nantinya menjadi pilot project pengembangan program Desa Antikorupsi.

Keenam belas desa yang terpilih menjadi pilot project Desa Antikorupsi 2023 di Kabupaten Blora, di antaranya Desa Gadon Kecamatan Cepu, Desa Nglengkir Kecamatan Bogorejo, Desa Tanjung Kecamatan Kedungtuban, Desa Adirejo Kecamatan Tunjungan, Desa Plosorejo Kecamatan Banjarejo, Desa Brabowan Kecamatan Sambong , Desa Bekutuk Kecamatan Randublatung.

Kemudian Desa Cabak Kecamatan Jiken, Desa Ngilen Kecamatan Kunduran, Desa Doplang Kecamatan Jati, Desa Japah Kecamatan Japah, Desa Dringo Kecamatan Todanan, Desa Kamolan Kecamatan Blora, Desa Bacem Kecamatan Jepon, Desa Semawur Kecamatan Ngawen, dan Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan.

Bupati Blora, Arief Rohman dalam sambutannya, menekankan agar seluruh Desa yang terpilih, menjadi pilot project percontohan desa antikorupsi tingkat Kecamatan bisa mengikuti Bimtek dari KPK dengan baik.

“Ini program yang baik bersama KPK RI, untuk mewujudkan Desa Antikorupsi. Kami minta agar semuanya bisa mengikuti Bimtek ini dengan baik. Praktikkan di wilayah kerja masing-masing. Awali dari diri sendiri, kemudian tularkan kepada yang lain. Mari bersama-sama mewujudkan Desa yang mandiri, transparan dan berintegritas. Jangan sampai ada lagi Kepala Desa atau pemerintah desa berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) gara gara tersangkut kasus korupsi,” tegas Bupati.

Melalui Bimtek Desa Anti Korupsi ini, menurut Bupati Arief Rohman, akan memberikan standar bagi pemerintah daerah, dalam membangun kerangka kerja dengan lima indikator yang telah ditentukan.

Masing-masing indikator tersebut, adalah penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

“Saya berharap, setelah mengikuti bimtek ini, semua pihak mendukung,” kata dia.

Dia juga menekankan agar seluruh kades dapat berperan aktif mewujudkan desa antikorupsi, yaitu pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, transparan, tidak diskriminatif, akuntabel, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

“Semoga melalui giat ini kita dapat turut serta mengurangi angka korupsi, dan menyemangati Bapak/ Ibu untuk tidak menjadi penambah kasus korupsi,” kata Bupati.

Usai dibuka Bupati, bimtek dilanjutkan dengan penyampaian materi dari tim KPK Republik Indonesia. (HS-08).

Guru se-Korwil Randublatung Diminta Ikut Tekan Pernikahan Anak

KPU Batasi Pengurus Partai Hanya 15 Orang saat Pendaftaran Bacaleg