in

144 Pencatat Data di Purbalingga Ikuti Pelatihan SIDT-KUMKM

Pelatihan Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, di Andrawina Owabong, Kabupaten Purbalingga, (Foto : Purbalinggakab.go.id)

 

HALO PURBALINGGA – Sebanyak 144 enumerator atau petugas pencatat data, mengikuti pelatihan Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (SIDT KUMKM), di Andrawina Owabong, Kabupaten Purbalingga, Selasa (5/4/2022) dan Rabu (6/4/2022).

Peserta adalah para pendamping desa, pendamping UMKM Kecamatan, dan mitra kerja BPS Purbalingga. Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Purbalingga, bekerja sama dengan BPS Purbalingga, yang sekaligus bertindak sebagai narasumber.

Kepala Dinkop dan UKM Purbalingga, Bambang Triyono mengatakan pendataan bertujuan memperoleh informasi tentang pelaku usaha. Data yang terkumpul, nantinya dapat bisa dijadikan bahan analisis perencanaan, baik mikro maupun makro. Selain itu juga untuk mendapat informasi mengenai pengguna data tenaga kerja serta pasokan dan pasar.

”Dari pendataan juga akan diperoleh gambaran struktur keuangan usaha, permodalan, prospek dan kendala. Serta penggunaan internet dalam kegiatan online, waralaba, serta ownership,” kata dia ketika membuka pelatihan, Selasa (5/3/2022).

Adapun dasar pendataan, dilakukan pada sektor usaha pertanian dan non pertanian. Kemenkop UKM melalui kegiatan Pendataan Lengkap Tahun 2022 ini, fokus pada Usaha Non Pertanian. Adapun untuk sektor pertanian, akan dilakukan oleh BPS, dengan sensus pada 2023.

”Pendataan lengkap UMKM lebih fokus terhadap usaha yang menetap, dicirikan oleh penggunaan bangunan tempat usaha atau campuran. Serta pemilihan proporsi jumlah pelaku usaha (Pulau Jawa 60% dan Luar Jawa 40%), sesuai sensus ekonomi 2016,” kata dia, seperti dirilis Purbalinggakab.go.id.

Bambang menambahkan, SIDT-KUMKM merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Selain itu juga amanah Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 yang menugaskan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Walidata KUMKM, BPS sebagai Pembina Data, Kementerian/Lembaga lainnya dan Daerah sebagai Produsen Data.

”Semuanya merupakan faktor penting dalam mendukung terwujudnya Basis Data Tunggal KUMKM terintegrasi,” kata dia. (HS-08)

Kejar Target Kepesertaan JKN 98 Persen, Pemkab Cilacap Tingkatkan Sinergitas

Gelar Safari Ramadan, PKK Kota Pekalongan Santuni Anak Panti Asuhan