in

12 Perusahaan Di Jateng Diduga Langgar Aturan Pembayaran THR

Audiensi Kelompok Pekerja Mengenai Aduan THR, di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Jumat (4/6/2021).

 

HALO SEMARANG – Pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dengan memanfaatkan situasi Covid-19 seakan menjadi kelaziman. Hal itu dipaparkan oleh kelompok pekerja yaitu, KASBI Jateng, FSPIP, Federasi Serbuk, FSBPI, dan KP-PUBG didampingi LBH Semarang kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah dalam Menindak Pelanggaran THR 2021, Jumat (4/6/2021).

Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah, Mulyono mengungkapkan, selama posko bersama pengaduan THR Jateng 2021 dibuka pada 1-15 Mei 2021, pihaknya banyak menerima aduan perihal pelanggaran THR.

“Walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan menjadi suatu alasan untuk mencicil THR dan sebagainya,” ungkap Mulyono kepada awak media, Jumat (4/6/2021).

Menurutnya, sebelum ditetapkan status pandemi Covid-19 banyak perusahaan yang tidak melakukan pembayaran, dan mencicil THR kepada pekerja.

Dugaan Mulyono, terjadinya pelanggaran THR menunjukkan kemungkinan, Disnakertrans Jateng belum menindaklanjuti aduan yang disampaikan pekerja kepada posko THR yang dibuka.

Dalam kesempatan itu, pihaknya menyampaikan terdapat 12 perusahaan yang melanggar Peraturan Menteri No 6 Tahun 2016 dan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (SE THR).

“12 perusahaan yang masih membandel, belum lagi ditambah dari dinas ada sekitar 160an,” ujar dia.

Bentuk pelanggaran THR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut di antaranya mencicil THR, besaran THR yang diterima pekerja tidak sesuai, dan tidak membayarkan THR sama sekali.

Bagi Mulyono, tuntutan dalam penyerahan aduan ini adalah respon cepat dari Pengawas Ketenagakerjaan dalam menindak pelanggaran pembayaran THR yang terjadi di Jawa Tengah.

“Kami mendorong dari tim pengawas Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah supaya lebih serius menangani, karena banyak sekali aduan dari buruh,” katanya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Disnakertrans Jateng, Nasrudin Anwar mengatakan, akan menindaklanjuti laporan yang telah diterima.

“Perusahaan-perusahaan tersebut akan kami kroscek dengan aduan yang sudah kami terima,” kata Anwar.

Anwar membeberkan, selain 12 laporan yang disampaikan oleh kelompok peduli pekerja, pihaknya telah menerima aduan sebanyak 162 perusahaan yang melanggar pembayaran THR.

“Disnakertrans Jawa Tengah sendiri sudah menerima aduan sejumlah 162 perusahaan, itu telah kami lakukan penanganan melalui tim pengawas yang tersebar di Jawa Tengah,” bebernya.(HS)

Share This

Pemulung Ditemukan Meninggal Dunia Di Samping Gedung Lawang Sewu

Silpa Boyolali 2020 Rp 133 Miliar