10 Kepala OPD Di Kendal Tanda Tangani Pakta Integritas, Ini Isinya

Penandatanganan Bersama Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Kabupaten Kendal Tanun 2021, yang digelar di Ruang Paringgitan, Senin (8/3/2021).

 

HALO KENDAL – Usai memimpin Rapat Pimpinan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bupati dan Wakil Bupati Kendal, Dico M Ganinduto dan Windu Suko Basuki, melaksanakan Penandatanganan Bersama Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Kabupaten Kendal Tanun 2021, yang digelar di Ruang Paringgitan, Senin (8/3/2021).

Adapun sepuluh pejabat yang menandatangani bersama perjanjian kinerja dan pakta integritas yaitu, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Keuangan Daerah, Kemudian Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Inspektorat, dan Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Selain itu juga, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Kepala Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), serta Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes).

Usai penandatanganan, Bupati Kendal, Dico M Ganinduto mengatakan, penandatanganan pakta integritas ASN dan Kapala OPD Kabupaten Kendal ini, bertujuan agar semuanya bisa bekerja secara maksimal dan terintergritas dengan baik.

“Di dalam pasal-pasal yang terdapat di pakta integritas tersebut akan saya kawal dan pastikan semua berjalan dengan baik, dan tentunya di dalamnya juga terdapat sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. Tapi saya berharap ke depan tidak ada Kepala OPD yang melakukan pelanggaran,” kata Dico.

Ke depan, dirinya bersama Wakil Bupati akan sangat objektif dalam mengambil keputusan-keputusan. Selain itu, di era kepemimpinannya, Rapat Pimpinan (Rapim) akan dilaksanakan seminggu sekali sebagai bahan evaluasi, apa saja yang menjadi prioritas, dan progresnya sampai di mana, agar apa yang rencanakan ini bisa berjalan baik sesuai dengan harapan.

“Saya bersama Pak Basuki akan sangat objektif untuk mengambil keputusan-keputasan, karena semuanya demi masyarakat Kabupaten Kendal. Dan semua yang kami lakukan ini demi perbaikan organisasi dan juga kepentingan masyarakat Kendal untuk percepatan pembangunan, sehingga dapat berjalan dengan maksimal,” tambah Dico.

Sementara itu Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki kepada wartawan mengatakan, sebagai wakil bupati semua hal kebijakan dari bupati dan wakil bupati harus klop. Sehingga tupoksi wakil bupati sebagai penekanan.

“Wakil bupati memiliki tupoksi sebagai penilai kinerja ASN dan memberikan penyuluhan kepada OPD. Sehingga mereka bisa termotivasi dan melaksanakan kinerja dengan sebaik-baiknya. Insya-Allah kalau itu dijalankan oleh OPD, Kendal punya gambaran perubahan yang signifikan,” terangnya.

Basuki menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan inventarisir untuk penyegaran organisasi. Menurutnya, semua berorientasi kepada kinerja, disiplin ilmunya dan menjalankan tugas pokoknya masing-masing OPD.

“Jadi dalam penentuan jabatan ini bukan karena kedekatan, apalagi sampai ada transaksi. Saya yakinkan dan tegaskan sekali lagi, di periode kami ini, periode Dico dan Basuki, jabatan kepala dinas tidak ada transaksional, dan itu yang kami garis bawahi,” tandas Basuki.

Ditambahkan, untuk jabatan-jabatan yang penting contohnya seperti Kabag Umum atau Keuangan kalau sudah cukup itu harus digeser.

“Ya kalau sudah lama harus ada penyegaran di jabatan-jabatan tertentu dan penting. Jadi harus ada cek and balance, agar organisasi berjalan dengan baik. Selain itu kinerja yang bersangkutan harus profesional. Kalau tidak ya kita geser,” pungkas Basuki. (HS).

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.